Gubernur Alex Noerdin Hadiri Rapat Kerja Pemerintah



Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Alex Noerdin bersama Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Istana Negara Jakarta. (foto-humas pemprov)

Jakarta, KoranSN

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Alex Noerdin bersama Ketua DPRD Provinsi Sumsel, HM Giri Ramanda, Selasa (23/1/2018) mengikuti rapat kerja pemerintah yang dipimpin langsung Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Istana Negara Jakarta, Rapat kerja ini membahas percepatan pelaksanaan berusaha di daerah.

Selain dihadiri para Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi se-Indonesia, tampak hadir Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembang dan sejumlah pejabat negara lainnya.

Presiden mengharapkan para kepala daerah dapat memanfaatkan momentum kondisi makro nasional yang lebih baik dari masa sebelumnya. Jokowi menyebutkan beberapa dukungan yang dapat mendorong investasi, seperti meningkatnya kemudahaan berusaha di tanah air.

Menurut Presiden, kepercayaan investor kepada Indonesia semakin membaik. Peringkat kemudahan berusaha ease of doing business (EoDB), Indonesia lompat dari posisi 142 pada 2014 menjadi 72 di 2017. Lembaga Pemeringkat Fitch Ratings dan Moody’s memberikan Investment Grade pada Indonesia. Ini adalah momentum tepat bagi Indonesia untuk menarik investor.

Baca Juga :   DPD PDIP Sumsel Siapkan 48 Tumpeng dan Target 1 Juta Suara

“Saat ini memiliki momentum sangat baik dengan kepercayaan dari dunia internasional, lembaga rating internasional berikan nilai baik. Kunci ekonomi akan baik salah satunya yakni investasi,” kata Presiden Jokowi.

Presiden juga menyampaikan problem yang saat ini dihadapi adalah masalah perizinan. Untuk itu Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi dikumpulkan agar bisa satu visi dalam menyelesaikan permasalahan.

Jokowi memberikan contoh di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bahwa saat ini proses perizinan dapat dipercepat. Presiden menyampaikan bahwa masalah izin bukan hanya di BKPM namun juga ada di instansi lain dan daerah.

“Masalah utama sekarang ini yakni regulasi yang menyebabkan kesulitan dalam hal investasi. Presiden sampaikan jika memang memperlambat kemudahan berusaha, Perda hendaknya bisa direvisi dan ke depan tidak membuat Perda yang baru,” ungkap Jokowi.

Baca Juga :   Herman Deru Titip Tiga Pesan ke Qori-Qoriah

Lanjut Jokowi, kendala proses perizinan yang paling lama di daerah yakni pembangkit listrik, pertanian, pariwisata dan industri. Presiden ingin adanya harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Presiden juga mengingatkan hubungan antara Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupaten adalah satu garis dengan bingkai Negara Kesatuan.

Untuk itu, Presiden meminta provinsi dan kota/kabupaten tidak membuat aturan sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi, tujuannya ingin menyatukan pasar yang besar dengan Perda yang inline satu garis dari pusat hingga daerah.

Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Herman Deru Gandeng HMI, Salurkan Bansos Untuk 1000 KK Terdampak Pandemi

Palembang, KoranSN Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Herman Deru mengajak Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) …