Gubernur: Tunggu Keputusan Menteri Perhubungan

H. Alex Noerdin. (foto-ist)

Aksi puluhan sopir angkot yang tergabung dalam Koperasi Sopir Angkutan Umum Kota Palembang yang meminta ketegasan pemerintah dalam mengatur pergerakan taksi Online, ditanggapi oleh Gubernur Sumsel Alex Noerdin.

Ia meminta kedua belah pihak, baik taksi online maupun sopir angkutan umum menjaga kondusifitas dan tidak bertindak anarkis, sembari menunggu keputusan resmi dari menteri perhubungan pada November ini.

“Harus menunggu keputusan menteri perhubungan, November ini, karena masalah ini bukan wewenang pemerintah daerah,” katanya usai menghadiri rapat paripurna DPRD Sumsel, Senin (16/10/2017).

Ia meminta sembari menunggu keputusan resmi dari menteri perhubungan, kedua belah pihak tidak boleh memancing kerusuhan. Ia mencontohkan, taksi online tidak boleh ikut mangkal, sebagaimana yang dilakukan oleh angkutan umum, mereka harus mobile atau menunggu di tempat lain.

Baca Juga :   Gubernur Alex Noerdin Support CISC

“Sekali lagi, jangan anarkis, kalau anarkis masalahnya bisa pindah, benar jadi salah. Jadi sabar, tunggu keputusan menteri perhubungan,” ujar mantan Bupati Musi Banyuasin ini.

Sementara Ketua DPRD Sumsel, HM Giri Ramanda N Kiemas mengungkapkan, pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak dalam menyelesaikan permasalahan taksi online, karena kewenangan regulasi taksi online ada di pemerintah pusat.

“Kalau kita bicara online, ini jadi kewenangan pemerintah pusat dalam pengaturannya, kita bisa mengatur regulasinya kalau sudah ada regulasi secara nasional, ini yang juga harus kita selesaikan dulu,” ungkap Giri.

Ia meminta pemerintah pusat, dalam hal ini kementrian perhubungan segera mengeluarkan peraturan yang jelas, sehingga baik pihak taksi online maupun angkutan konvensional tidak ada yang merasa dirugikan.

Baca Juga :   Hujan Sebentar, Palembang Terendam Banjir

“Yang kita inginkan ada pengaturan yang jelas dari kementrian, sehingga semuanya merasa ‘permainan’ yang sama, tidak ada yang merasa dirugikan. Ini harus diregulasi,” ujarnya.

Menurut Giri, pemerintah daerah tidak bisa mengeluarkan regulasi terkait keberadaan taksi online ini, karena keberadaan taksi online sudah ada di hampir seluruh Indonesia.

“Kalau kita atur di Sumsel saja, nanti daerah lain ada yang mempertanyakan, mengapa di daerah kita tidak boleh sementara di daerah lain boleh. Jadi, ini perlu keseragaman aturan, oleh karena itu kita minta pemerintah pusat segera menerbitkan kembali aturan yang bisa meregulasi baik online maupun konvensional,” pungkasnya. (awj)



Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Kemenkumham Sumsel Kampanyekan Pembangunan Zona Integritas

Palembang, KoranSN Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sumsel, Rahmi Widhiyanti yang mewakili Kakanwil Kemenkumham Sumsel …

error: Content is protected !!