Guru Honor di Sumsel Tolak Pembatasan Usia CPNS







Gubernur Sumsel, Herman Deru saat menerima massa aksi. (Foto-Ferdinand/KoranSN)

Palembang, KoranSN

Ratusan guru honorer kategori 2 (K2) se Sumsel menuntut dihapuskannya persyaratan usia maksimal 35 tahun untuk mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018. Tuntutan ini mereka suarakan saat menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sumsel, Kamis (4/10/2018).

Mereka mendesak DPRD Provinsi Sumsel untuk melayangkan surat ke Presiden agar tidak membatasi usia honor K2 yang akan mengikuti pendaftaran CPNS 2018. Selain itu, mereka juga meminta Gubernur beserta Walikota dan Bupati agar memberikan insentif khusus kepada honor K2 berdasarkan Upah Minimum Guru (UMG).

“Kami memohon kepada Bapak Gubernur, Walikota dan Bupati se Sumatera Selatan agar dapat menerbitkan SK gubernur/walikota/bupati serta tambahan insentif khusus honorer K2 se Indonesia. Kami juga memohon agar dalam proses perekrutan CPNS tahun 2018, tidak ada lagi test tertulis dan batasan usia untuk honorer K2 se Indonesia,” ungkap Syahrial, salahsatu perwakilan massa aksi.

“Kami kesini dengan niat baik, menangis memperjuangkan nasib kami. Kami menyampaikan aspirasi karena sudah dibuka pembukaan CPNS. Penerimaan CPNS khususnya honorer mengalami hambatan aturan yang dibatasi maksimal 35 tahun. Padahal guru honorer K2 ini usianya banyak diatas 35 tahun, karena ada yang mengabdi lebih dari 15 tahun, 25 tahun,” ungkapnya.

Baca Juga :   Produktivitas Sektor Pertanian dan Nilai Tukar Petani Harus Diperhatikan

Ia mengatakan, pengabdian guru honorer K2 ini sudah dianalisis oleh organisasi PGRI. Jumlah guru honor K2 sebanyak 7.073 guru.

“Usia guru honor K2 disini ada yang 50 tahun, 45 tahun. Gaji guru honor Rp 250 ribu. Kami minta legislatif untuk menyampaikan aspirasi kami ke pusat,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika aturan usia 35 tahun itu sudah diputuskan, pihaknya berharap ada jalan keluarnya. Apalagi sudah 9 bulan guru honor K2 ini belum gajian. Artinya, harus ada Pergub, atau Perbub dan Perwali yang melegalkan dana BOS agar dapat digunakan untuk menggaji guru honor.

“Kami minta batasan umur yang boleh ikut CPNS boleh 45 tahun. Apabila terjadi hambatan soal usia, honor guru honorer janganlah dipersulit. Karena guru telah berpuluh-puluh tahun mengabdi. Kalau tidak lulus CPNS, kami minta guru honorer dijadukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) atau pegawai kontrak tanpa tes,” harapnya.

Baca Juga :   Budaya Pop Jepang, Digemari dan Lekat di Hati

Ketua PGRI Sumsel, Achmad Zulinto mengatakan, forum guru honorer K2 ini merupakan anggota PGRI, dan mereka ini sudah mengabdi belasan maupun puluhan tahun. Jadi, jika mereka meminta pengecualian, untuk bisa diangkat menjadi CPNS, itu wajar.

“Mereka ada yang mengabdi 13 tahun, 25 tahun. Kalaupun yang tidak lulus CPNS, maka angkatlah jadi pegawai kontrak. Kita bicara instansi, kita sampaikan aspirasi mereka,” ujar Zulinto.

Sementara Anggota DPRD Sumsel Askweni yang menerima massa aksi mengatakan, pihaknya akan menyampaikan aspirasi guru honorer K2 ke pihak terkait, seperti Presiden dan Menteri PAN RB.

“Kita harap mereka semua diangkat CPNS, buatlah sebuah pegecualian, karena mereka ini ada yang sudah mengabdi puluhan tahun. Kalaupun tidak bisa diangkat (CPNS), tetap berdayakan mereka sebagai guru honorer K2 atau menjadi guru kontrak,” ucap Askweni. (awj)







Publisher : Apriandi

Lihat Juga

Calon Bupati Muara Enim Harus Bebas Korupsi!

Palembang, KoranSN Direktur Eksekutif Lembaga Survei LKPI, Arianto ST MT M IKOM POL, Rabu (19/6/2024) …

error: Content is protected !!