Hadiri Rakorwasdanas 2017, Alex Noerdin Serap Arahan Wapres JK

Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin foto bersama Wakil Presiden, Jusuf Kalla saat menghadiri Rakorwasdanas tahun 2017 di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (30/11/2017). (Foto-foto/Humas Pemprov Sumsel)

Jakarta, KoranSN

Gubernur Sumatera Selatan, H Alex Noerdin bersama seluruh kepada daerah se-Indonesia menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tingkat Nasional (Rakorwasdanas) tahun 2017 yang digelar Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Rakor yang dihadiri 1.300 peserta terdiri; gubernur, bupati/walikota seluruh Indonesia serta inspektorat daerah tersebut dibuka langsung Wakil presiden RI, Jusuf Kalla, ditandai dengan pemukulan gong oleh Wapres didampingi Kapolri dan Jaksa Agung.

Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam arahannya menyampaikan, untuk memakmurkan negara dan masyarakat yang adil memerlukan nilai tambah pembangunan di segala bidang baik yang dilaksanakan pusat maupun daerah.

Menurut Wapres, setiap sepuluh tahun anggaran pemerintah naik dua kali lipat, seiring meningkatnya anggaran di daerah-daerah. Saat ini, transfer pusat ke daerah sekitar Rp370 triliun, lebih besar dari pada dana yang dilaksanakan oleh kementerian. Disamping daerah mempunyai kemampuan pendapatan daerah yang cukup untuk memberikan nilai tambah bagi daerah masing-masing, sehingga dalam proses penyelenggaraan pembangunan di perlukan pengawasan yang baik.

Baca Juga :   Netralitas ASN Jadi Penentu Kualitas Demokrasi Pilkada

“Di Indonesia pengawasan dilakukan oleh berbagai intansi baik internal maupun eksternal. Kita mempunyai 6 jalur pemeriksaan tapi kenapa masih sering kali terdengar ada kepala daerah yang diperiksa oleh lembaga pengawas baik BPK, Kepolisian, maupun Kejaksaan. Sebenarnya pengawasan bukan hanya mencari yang salah tapi bagaiman memperbaiki yang salah. Saya mengharapkan lembaga pengawasan kedepan dapat lebih memberikan suatu pendidikan sistem pengawasan yang baik,” harapnya.

Wapres menambahkan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menjadi dasar hukum terhadap tindakan pemberantasan korupsi, saat ini sudah berkurang kekuatannya jika dibandingkan dahulu.



Publisher : Apriandi

Lihat Juga

Kemenpan RB: ASN yang ke IKN Jadi 6.000 Orang Berdasarkan Prioritas

Jakarta, KoranSN Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyatakan kloter pertama para …

error: Content is protected !!