Hadiri Rakorwasdanas 2017, Alex Noerdin Serap Arahan Wapres JK









Tampak suasana kegiatan Rakorwasdanas tahun 2017 di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara Jakarta.

Hal itu disebabkan oleh dikabulkannya uji materi terhadap Pasal 2 dan 3 UU Tipikor oleh Mahkamah Konstitusi pada Januari lalu.

“Sebenarnya Undang-Undang Tipikor sekarang ini tidak lagi sekeras dahulu. Kalau dahulu baru analisa dengan kata dapat merugikan negara sudah dapat diperiksa, sekarang tidak lagi yang artinya yang bersalah betul betul dapat dibuktikan bersalah. Kenapa KPK sekarang lebih banyak OTT, karena itu tidak dapat dibantah, untuk itu hindari pelanggaran hukum,” pinta Wapres.

Menurut Wapres, uji materi mengubah ketentuan dengan redaksi dapat merugikan keuangan negara menjadi hanya merugikan keuangan negara. Dengan demikian, dugaan terhadap suatu tindakan korupsi baru dapat disidik jika korupsi sudah terjadi.

Baca Juga :   KPU Sumsel Pastikan Tak Ada Tes Kesehatan Ulang

Dikatakan JK, hal itu membuat aparat hukum baru dapat seoptimal mungkin menindak korupsi setelah bukti-bukti tindakan korupsi menjadi begitu kuat.

Sebagai tindak lanjut dari perubahan ketentuan itu, Wapres meminta aparat-aparat pemerintah yang bergerak di bidang pengawasan meningkatkan kinerjanya supaya tindakan penanganan korupsi tidak hanya dilakukan setelah korupsi terjadi.

Caranya, adalah sinergi antara sejumlah lembaga pengawas, mulai dari BPKP, KPK, BPK, hingga Polri, sehingga korupsi bisa dicegah.

“Hukum tindak pidana korupsi itu sudah lebih ringan,” tegas JK.

Dalam kegiatan bertema “Sinergitas APIP dan APH Mengawal Pembangunan Daerah” tersebut juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH). MoU tersebut dilakukan antara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Baca Juga :   PTPN VII KSSL Gelar Baksos di Tengah Covid-19 Mewabah

Mendagri Tjahjo Kumolo dalam laporannya menyampaikan bahwa sesuai keputusan rapat kabinet dalam upaya meningkatkan koordinasi pemda memperkuat tata kelola pemerintah maka digelar rakor tersebut.

Tjahjo mengatakan, bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan melalui koordinasi cukup panjang dengan aparat penegak hukum dan diperkuat kembali dengan BPKP.

“Kemendagri sudah meminta kepada seluruh pemda untuk menerapkan perencanaan dan penganggaran yang berbasis e-planning, disamping secara bertahap untuk melakukan integrasi dengan e-budgeting maupun sistem informasi pengadaan barang dan jasa,” pungkasnya. (ded/rell)











Publisher : Apriandi

Lihat Juga

Sepulang Umroh Heri Amalindo Ambil Formulir Pendaftaran Pilgub Sumsel 2024 di PDIP

Palembang, KoranSN Bupati PALI, Dr Ir H Heri Amalindo MM yang merupakan Bakal Calon Gubernur …

error: Content is protected !!