Hanya Komitmen Pemilih yang Bisa Mencegah Money Politic



Narasumber FGD Gerakan Pilkada Bersih 2018, dari kiri ke kanan, Ong Berlian, Joko Siswanto, Ardiyan Saptawan dan Zulfikar (moderator). (foto-anton/koransn.com)

Palembang, KoranSN

Money politic atau politik uang menjadi salahsatu cara untuk mendulang suara dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu). Untuk mencegahnya hanya bisa dilakukan dengan komitmen pemilih untuk menolak praktek tersebut.

Demikian diungkapkan pengamat politik yang juga Rektor Universitas Taman Siswa Palembang, Joko Siswanto, dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Gerakan Pilkada Bersih 2018, di Hotel Excelton, Selasa (7/11/2017).

“Dengan memberikan money politic berupa uang maupun sembako kepada pemilih, salah satu cara paling ampuh untuk mendulang suara yang singnifikan. Untuk mencegah hal itu, maka harus ada gerakan tolak money politic oleh pemilih. Dengan gerakan tersebut maka money politic tidak akan terjadi,” ungkapnya.

Menurut Joko, money politic memang sulit dicegah, namun dengan komitmen masyarakat untuk tidak menerima praktek tersebut, maka politik uang dalam setiap pelaksanaan pesta demokrasi tidak akan terjadi.

“Jadi, bukan tokoh masyarakat yang dapat mencegah, namun gerakan tolak money politic ini harus lahir dari masyarakat secara langsung, karena money politic sulit dicegah, dan jika itu dilakukan maka pendidikan politik kita akan semakin baik,” ujar Joko.

Menurutnya, setiap kandidat yang bertarung pasti menargetkan kemenangan, dan jika kandidat tersebut menghalalkan semua cara untuk mencapai itu, maka kemenangan yang didapatkan justru tidak baik.

“Oleh karena itu jangan sampai pilkada ini dirusak dengan hal yang tidak baik atau tidak jujur, mari berdemokrasi secara jujur dan adil,” ungkapnya.

Ia juga meminta kepada pengawas pemilu untuk tegas dalam menindak praktek kecurangan dalam pelaksanaan pemilu, khususnya pada pilkada serentak tahun 2018 mendatang.

“Selama ini yang terjadi, timses maupun kandidat yang melakukan (kecurangan) sulit ditindak karena sulitnya menghadirkan bukti, bahkan saat bukti sudah ada, tetap sulit untuk ditindak, oleh karena itu pengawas pemilu harus diperkuat sehingga pelanggaran dapat diantisipasi,” tukasnya.

“Belum ada di Indonesia ini kandidat yang digugurkan menjadi peserta karena melakukan pelanggaran, oleh karena itu harus ada kreatifitas sanksi, kalau ada yang melanggar harus ditindak jangan tebang pilih,” pungkas Joko.

Baca Juga :   Finda: Era Sekarang Pejabat Melayani Masyarakat

Sementara itu, narasumber FGD lainnya, akademisi, Ong Berlian mengatakan bahwa pilkada bersih adalah pilkada tanpa melanggar aturan, namun selama ini justru pelanggaran sudah terjadi sejak tahapan pilkada, pemuktahiran data hingga hari pencoblosan.

“Meski DPT sudah ditetapkan namun masih banyak masyarakat yang tidak terdaftar menjadi pemilih, ini sudah masuk dalam pelanggaran,” sebut Ong.

“Kampanye hitam juga akan terjadi, berbagai cara dilakukan oleh kandidat maupun tim pemenangan untuk melancarkan serangan politiknya,” kata Ong lagi.

Sedangkan Pengamat Politik Unsri, Ardian Saptawan mengajak masyarakat untuk memberikan hak pilihnya, dan tidak Golput (tidak memilih). “Pilkada akan menentukan nasib daerah lima tahun kedepan, jadi pilihlah pemipin yang sesuai dengan hati bukan karena pemberian dan lainnya,” tandasnya. (awj)



Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Tim Perancang Kemenkumham Sumsel Sinergi dengan DPRD Banyuasin dalam Penyusunan Ranperda

Palembang, KoranSN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan menggelar Rapat Mediasi Konsultasi Penyusunan …

error: Content is protected !!