ICW: Firli Bahuri Langgar Kode Etik Gunakan Helikopter Mewah

Ketua KPK, Firli Bahuri. (Foto-Antaranews)

Jakarta, KoranSN

Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga tindakan Ketua KPK, Firli Bahuri yang menggunakan helikopter saat perjalanan di Sumatera Selatan melanggar kode etik KPK pada bagian integritas.

“Aturan tersebut (angka 27) sudah melarang pegawai/pimpinan KPK menunjukkan gaya hidup hedonisme sehingga Dewan Pengawas KPK harusnya tidak lagi ragu untuk dapat memanggil yang bersangkutan kemudian mendalami terkait dengan dugaan pelanggaran ini,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dalam keterangannya di Jakarta.

Ia mengungkapkan, jika helikopter itu merupakan fasilitas dari pihak tertentu maka kuat dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi.

Bahuri lahir di Lontar, Muara Jaya, Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan, 8 November 1963, usia 56 tahun tujuh bulan. Ia pernah menjadi kepala Polda Sumatera Selatan dan lama berkarir di reserse.

Sebelum perihal pemakaian helikopter ini, KPK tidak memiliki helikopter apapun dalam daftar inventarisnya, sang ketua KPK ini juga dilaporkan soal pemakaian masker sebagai pejabat publik yang harus memberi contoh tentang protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19.

Baca Juga :   Bobol Mesin ATM di Minimarket, Kawanan Pelaku Sikat Uang Rp 183 Juta

“Maka dari itu, KPK juga harus melakukan penyelidikan lebih lanjut, setidaknya untuk mendalami tiga hal. Pertama, siapa pihak yang memberikan fasilitas helikopter kepada Firli Bahuri. Kedua, apa motif dari pihak itu memberikan fasilitas itu. Ketiga, apakah pihak yang memberikan fasilitas itu sedang berperkara di KPK,” katanya.

Menurut dia, jika penyelidikan KPK itu membuahkan hasil, maka Bahuri dapat dikenakan pasal 12 B UU Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara.

“Dugaan pelanggaran kode etik seperti ini sebenarnya bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, saat menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK, Firli pun sempat ICW laporkan atas dugaan bertemu dengan pihak yang sedang berperkara di KPK,” Ramadhana.

Oleh karena itu, kata dia, berpegang pada Ketetapan MPR Nomor: TAP MPR/VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa maka selayaknya dia mengundurkan diri sebagai ketua KPK karena tidak memiliki rasa kepedulian yang tinggi dan secara moral langkah yang bersangkutan kerap kali bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Baca Juga :   Polisi Bekuk Bandar dan Penjual Togel

Sebelumnya, Masyarakat Antikorupsi Indonesia telah melapor ke Dewas Pengawas KPK terkait dugaan penggunaan helikopter mewah oleh sang ketua KPK saat perjalanan dari Palembang ke Baturaja, Sumatera Selatan, Sabtu (20/6/2020).

Sementara itu, anggota Dewan Pengawas KPK, Sjamsuddin Hari, saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (24/6/2020), mengatakan laporan itu sudah diterima. Selanjutnya, kata dia, Dewan Pengawas KPK tentu akan mempelajari dan mengumpulkan bukti serta fakta terlebih dahulu atas laporan itu. (Antara/ded)

 

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Apriandi

Avatar

Lihat Juga

KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain Perkara Djoko Tjandra

Jakarta, KoranSN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelaah berkas dokumen perkara Djoko Soegiarto Tjandra yang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.