Imigrasi Bantah Kecolongan







Widyo Sandhi Suprapto. (foto-deni/koransn.com)

Palembang, KoranSN

Pihak Imigrasi Klas I A Palembang melalui Kasub Seksi Pengawasan Keimigrasian, Widyo Sandhi Suprapto, Senin (31/7/2017) membantah jika pihaknya kecolongan dengan adanya penangkapan Dit Intelkam Polda Sumsel terhadap 24 pekerja Light Rail Transit (LRT) asal China yang diduga menyalahi aturan karena menggunakan visa liburan untuk bekerja di Palembang.

Menurut Widyo Sandhi, pihaknya selalu melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap orang asing yang masuk ke wilayah Provinsi Sumatera Selatan tanpa dokumen yang sah atau menyalahi izin kunjungan dan melebihi batas izin tinggal.

“Kalau untuk kecolongan dengan penangkapan 24 WNA China tersebut tentu tidak, karena kita terus berpatroli melakukan pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke wilayah Sumsel. Tak hanya Palembang, kita juga melakukan pengawasan di enam wilayah yang terdiri dari empat Kabupaten dua Kotamadya di Sumsel seperti OKI, OI, Prabumulih dan beberapa daerah lainnya,” katanya.

Diakuinya dengan adanya proyek pembangunan LRT seperti ini, tidak menutup kemungkinan akan banyak pekerja asing yang bekerja di Indonesia khusunya di Palembang.

“Setiap orang asing yang ingin datang ke Palembang dan wilayah lainnya di Sumsel harus lebih dulu melakukan pengajuan Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS), pastinya melalui kantor Imigrasi,” terangnya.

Disinggung terkait dengan adanya KITAS yang masuk melalui pihak Imigrasi, sudah tentu pihak Imigarsi pun pasti mengetahui keberadaan ke 24 WNA yang masuk ke Kota Palembang ini, namun kenapa WNA tersebut tertangkap pihak Dit Intelkam Polda Sumsel lantaran diduga menyalahgunakan visa?

Baca Juga :   Mabes Polri Selidiki Kebakaran Tangki Pertamina

Menanggapi hal itu Widyo Sandhi enggan berkomentar banyak, dirinya hanya mengatakan, silahkan konfirmasi langsung ke Kepala Imigrasi Palembang. “Hal itu langsung aja atau konfirmasi langsung ke kepala,” tuturnya.

Sementara saat ditanya, apa yang dilanggar oleh ke 24 WNA asal China ? Widyo Sandhi menjelaskan jika pihaknya baru memintai keterangan para WNA yang diamankan tentang keterkaitan kegiatan dan keberadaan mereka di Palembang.

“Apabila terbukti bersalah, pihaknya akan melakukan deportasi kepada WNA ini, dan saat ini kita sedang menyusun beberapa pertanyaan dari dokumen-dokumen yang ada, ” terangnya.

Menurut Sandhi, pihaknya belum bisa memastikan sudah berapa lama 24 WNA asal China yang menjabat sebagai ahli dalam pemasangan rel di proyek LRT ini berada di Palembang. “Saya belum bisa mengatakan, nanti setelah pemeriksaan,” ujarnya.

Masih kata Sandhi, para WNA ini diamankan Polda Sumsel di dua lokasi berbedada yakni; 4 orang diamankan di lokasi Zona 1 arah bandara dan 20 orang diamankan petugas di messnya yang berada di Jalan Dokter Cipto Palembang. “Dokumen-dokumen milik para WNA ini yang diamankan Polda Sumsel, sudah kita terima,” akunya.

Saat wawancara Sandhi menjelaskan nama-nama ke 24 WNA asal China yang masih diperiksa di Kantor Imigrasi Kelas I A Palembang. Mereka yakni; Li Xuan, Zhao Jia Ming, Hu Jian Yun, Luo Peng Gang, Ren Chen, Li Wen He, Duan Feng, Qin Gang, Deng Zong, Xue Ming Liang, Mao Ming, Wang Peng, Xu Tai Ming, Zhang Zhi Dong, Gu Shu Ping, Li Dong Dong, Chen Xi, Qu Huan, Zhang Jian Zheng, Zhou Xi Zhi, Chang Shi De, Xiao Xiao Ying, Chen Pei Li dan Zheng Jiang Rui.

Baca Juga :   KPK-Bareskrim Cari Dito Mahendra

Diketahui sebelumnya, Direktur Intelkam Polda Sumsel, Kombes Pol Slamet Hariyadi mengungkapkan, ke 24 WNA tersebut bekerja sebagai pengawas disalahsatu sub kontraktor perusahaan yang membangun LRT di Palembang.

“Mereka diamankan karena menyalahgunakan visa liburan untuk bekerja di Palembang. Jelas ini salah, dari itulah mereka kita amankan kemudian langsung kita serahkan ke Imigrasi untuk diproses. Nah, apakah dalam proses ini akan dikenakan pidana atau hanya deportasi, itu wewenang pihak Imigrasi,” ujarnya.

Walaupun demikian, lanjut Slamet, dirinya berharap jika dari hasil pemerikasaan terhadap para WNA tersebut pihak Imigrasi mendapati bukti kuat adanya dugaan tindak pidana. Maka sebaikanya ke 24 WNA tersebut dikenakan pidana sebagai efek jerah bagi WNA lain kedepanya.

“Jika telah dipidana dan sudah menjalani masa hukuman ditahan, barulah dideportasi ke negara mereka. Seperti TKI kita, jika illegal maka di nagara sana akan dijatuhkan pidana dulu barulah dideportasi, jadi kita harapkan hal yang sama juga diterapkan supaya bisa menjadi efek jerah,” tandasnya. (den/ded)







Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Gakkum KLHK dan Bakamla Gagalkan Penyelundupan Kayu Ilegal

Makassar, KoranSN Tim Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Sulawesi bersinergi …

error: Content is protected !!