Indonesia Desak Malaysia Bikin Kebijakan Perlindungan TKI



Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid. (foto-net/detiknews.com)

Jakarta, KoranSN

Kasus kekerasan terhadap TKI kembali terjadi. Terakhir, Adelina Lisao meninggal karena disiksa majikannya di Malaysia. Indonesia mendesak Malaysia membuat kebijakan perlindungan terhadap TKI.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengatakan Indonesia telah berulang kali meminta Malaysia mengimplementasikan program one channel policy. Menurutnya, kebijakan itu dapat mengurangi TKI ilegal yang masuk ke Malaysia.

“Kita sudah berkali-kali meeting dengan pemerintah Malaysia dengan konsep one channel policy yang saat ini selalu diminta dan didengung-dengungkan. Tapi justru pemerintah Malaysia yang terkesan men-delay-delay,” kata Nusron di Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Baca Juga :   Barang Bukti Rp546 Miliar Djoko Tjandra Sudah Dieksekusi

Dia mengatakan saat ini masih menunggu Malaysia menyepakati dibentuknya kebijakan itu. Sedangkan konsep one channel policy, menurut Nusron, dapat menyaring agen-agen penyalur TKI dengan lebih ketat.

“Sebagai satu pintu untuk pengurusan penempatan tenaga kerja Indonesia. Kalau ada apa-apa jelas siapa bertanggung jawab, jadi biar nggak terlalu banyak agen. Jadi agen-agen yang ada di sana di konsorsium dalam suatu kelembagaan, itu semua lewat satu pintu. Di luar pintu itu ditangkap,” kata Nusron.

Menurut Nusron, saat ini tantangan Pemerintah Indonesia tentang TKI yang bekerja di Malaysia adalah masih ada yang menggunakan visa turis, dan setiap 3 bulan masa berlaku visa itu dapat diperpanjang. Padahal seharusnya digunakan jalur resmi.

Baca Juga :   Produk Satuan Pendidikan Vokasi Dipromosikan Melalui Garuda Shop

“Justru itu mengurangi ilegal, konsep one channel policy ini. Ini kan masalahnya menggunakan free market kita nggak tahu orang datang ke Malaysia itu mau apa,” ujarnya. (detik.com)







Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Kemenkumham Sumsel Lakukan Optimalisasi Sistem Pelaporan dan Pembaruan Legalitas PPNS

Jakarta, KoranSN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melalui Divisi Keimigrasian menunjukkan komitmen …

error: Content is protected !!