Suara Nusantara Berkarya Untuk Negeri
Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, mengurangi impor BBM bukan hal mudah. Pertama yang harus dilakukan adalah, mempermudah investor berinvestasi di hulu minyak dan gas bumi (migas).
“Investor itu masih memandang Indonesia sebagai tempat investasi yang cukup bagus. Namun sayangnya, investasi mereka terhambat, karena masalah birokrasi. Presiden Jokowi tidak ingin itu berlanjut, birokrasi harus dipermudah, ratusan izin di migas yang jumlahnya 341 izin harus dipangkas,” kata Menteri ESDM Sudirman Said, dalam bahan paparanya yang diterima detikFinance, Jumat (22/5).
“Pemerintah sudah membentuk PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), izin di migas di Kementerian ESDM seluruhnya sekarang sudah di PTSP, jumlahnya ada 42 izin,” katanya.
Sudirman mengungkapkan, dengan memudahkan perizinan, eksplorasi sumur makin mudah, sehingga akan memudahkan penambahan cadangan migas baru. Asal tahu saja, sejak 2001 cadangan migas Indonesia terus menurun. Mudahnya perizinan juga akan memudahkan perusahaan meningkatkan produksi migasnya, sehingga produksi minyak meningkat dan mengurangi impor BBM maupun minyak mentah.
Cara lainnya, membangun kilang minyak baru. Karena sudah puluhan tahun Indonesia tidak membangun kilang minyak. Kilang terbaru ada di Balongan yang dibangun 20 tahun yang lalu.
“Selain itu sebagian kilang kita berusia tua dan tidak efisien. Lima tahun terakhir kerugian kilang sudah mencapai Rp 50 triliun atau Rp 10 triliun per tahun,” ungkapnya.
Selain itu, untuk mengurangi jumlah impor, pemerintah juga meningkatkan mandatori penggunaan bahan bakar nabati alias biodiesel dari sebelumnya 10% meningkat menjadi 15%.
“Dengan biodiesel 15% tersebut, artinya setahun kita bisa mengurangi impor solar sebanyak 15%,” katanya.
Langkah lainnya, kata Sudirman, pemerintah sedang juga menggenjot penggunaan bahan bakar gas (BBG) untuk kendaraan. Melalui dana APBN pemerintah membangun beberapa SPBG dan jaringan pipa gas setiap tahunnya.(rrd/dnl)
