Jakarta – Indonesia sebenarnya bisa mendapatkan dana solidaritas olimpiade dari Komite Olimpiade Internasional (IOC). Tapi, karena kurangnya koordinasi antara berbagai pihak terkait, dana tersebut tak bisa dimaksimalkan.Sebagai National Olympic Committee (NOC) di Indonesia, Komite Olimpiade Indonesia (KOI) bisa mengajukan permintaan kepada IOC untuk mendapatkan dana solidaritas olimpiade. Akan tetapi, KOI membutuhkan keterbukaan dari induk olahraga (PB) dan Satlak Prima.

Kurangnya keterbukaan dan koordinasi antara KOI, PB, dan Satlak Prima inilah yang dinilai menjadi salah satu kendala yang membuat prestasi olahraga Indonesia menurun dari tahun ke tahun.

“Berarti ‘kan memang kurang koordinasi dari PB-nya. Coba waktu di awal atlet dibina di Prima ‘kan bisa emas itu. Koordinasi KOI dengan Prima misalnya, untuk try out keluar. Kan kami bisa bantu karena ada dana olympic solidarity, juga ada networking, jadi atlet-atlet kita bisa lebih awal dibantunya. Sejak awal ‘kan kami memang tanya PB mau try out ke mana, agar kami fasilitasi. Jadi yang celah-celah itu bisa ditutup,” ujar Ketua KOI, Rita Subowo, di Jakarta, Kamis (25/6/2015).

Sayangnya, hal itu kurang dipahami oleh pengurus cabang olahraga. Akibatnya, sejumlah cabang olahraga harus menunggu tambahan anggaran dari pemerintah.

“Dana olympic solidarity itu bisa diajukan kepada IOC dan International federation-nya. Misalanya gymnastic itu lemah sekali karena peralatannya memang tidak ada, lantai tempat latihannya sudah 15 tahun yang lalu, itu bisa membuat atlet cedera,” tutur Rita.

Meskipun demikian, KOI tetap meminta dukungan dari pemerintah dan Satlak Prima.

“Dana yang dari solidarity ‘kan terbatas mesti ada dukungan dari pemerintah dan Prima. Supaya Prima dan pemerintah jangan cuma (menuntut) harus dapat medali ini, atau ini, tapi berbahaya. Kayak fitness center di GBK sudah rusak. Jadi koordinasilah. Masa tidak ada sponsor yang mau,” kata Rita.

“Dana solidarity ini memang tentunya untuk cabor olympic, tapi bukan berarti tertutup untuk cabor lainnya. Makanya itu jangka panjang kita ke depanlah, yang penting kita harus optimistis. Mudah-mudahan kekurangan-kekurangan dari KOI ke depannya bisa diperbaiki agar tidak ada miss-koordinasi. Selama ini memang koordinasinya yang kurang,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Kontingen Indonesia untuk SEA Games 2015, Taufik Hidayat, menyarankan kepada pemerintah agar lebih realistis dalam menggelontorkan dana karena dalam 10 tahun tetap tidak ada kemajuan dan perbaikan.

“Untuk langkah ke depan untuk lebih maju harus ada terobosan baru, jangan biasa-biasa saja. Seperti terobosan dari bidang prestasi, keuangan, administrasi, sport science, dan iptek. Juga dari PB-nya, seperti bulutangkis pelatihnya masih kolot karena menganggap kehadiran sport science mengganggu program mereka. Jadi PB-nya harus ada pemahaman soal itu. Kalau itu tidak ada, ya maaf akan sama-sama saja prestasi Indonesia,” katanya.  (mcy/mfi)