Jaksa Tolak Pembelaan Yan Anton CS

Lima terdakwa kasus OTT Banyuasin saat mengikuti sidang di PN Tipikor Palembang dengan agenda pembacaan Pledoi. (Foto-Ferdinand Deffryansyah/Koransn)

Palembang, KoranSN

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terdiri dari; RoY Riady SH MH, Kresno Anto Wibowo SH MH, Ikhsan Fernandi SH MH dan Luki Dwi Nugroho SH, Rabu (22/3/2017) menolak semua pembelaan (pledoi) terdakwa Yan Anton Cs.

Hal ini terungkap dalam persidangan dengan agenda pledoi terdakwa Yan Anton Ferdian (Bupati Banyuasin nonakif), Umar Usman (Kepala Dinas Pendidikan Banyuasin), Sutaryo (Kasi Pembangunan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Bidang Program dan Pembangunan Dinas Pendidikan Banyuasin), Rustami (Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum Setda Banyuasin) serta terdakwa Kirman (Direktur CV Aji Sai) di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Kelas I A Palembang.

Penolakan pembelaan para terdakwa disampaikan JPU KPK saat Ketua Mejelis Hakim, Arifin SH MH meminta tanggapan terkait pledoi terdakwa Yan Anton Cs yang meminta agar Majelis Hakim mempertimbangkan pasal tuntutan JPU KPK. Selain itu, para kuasa hukum terdakwa juga meminta kepada hakim agar memberikan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya untuk kelima terdakwa.

“Kami tetap pada tuntutan kami yang mulia Mejelis Hakim, baik itu untuk pasal-pasal yang kami terapkan untuk kelima terdakwa maupun denda dan ancaman hukuman pidananya,” kata JPU KPK, Kresno Anto Wibowo SH MH dalam persidangan.

Sementara usai persidangan, JPU KPK RoY Riady SH MH mengungkapkan, penolakan pembelaan para terdakwa lantaran pihaknya menilai jika kelima terdakwa telah terbukti melakukan pidana korupsi. Untuk itulah semua pasal, denda serta tuntutan pidana para terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta hukum persidangan.

“Jadi pada prinsipnya kami tim JPU KPK menolak semua pembelaan kelima terdakwa. Dari itulah kami tetap pada tuntutan kami, walaupun dalam persidangan para terdakwa meminta kepada hakim untuk dijatuhkan pidana yang adil dan ringan,” tandasnya.

Baca Juga :   Polisi Sebut Penabuh Drum J-rocks Bukan Pengedar

Diberitakan sebelumnya, dalam persidangan Senin kemarin (20/3/2017) terdakwa Yan Anton Ferdian telah dituntut JPU KPK dengan ancaman pidana 8 tahun penjara. Bahkan dalam tuntutan tersebut hak politik dipilih Yan Anton juga terancam dicabut.

Selain menuntut Yan Anton, JPU KPK juga menuntut terdakwa Umar Usman, Sutaryo, Rustami serta terdakwa Kirman. Dalam tuntutannya JPU KPK mengatakan, jika perbuatan terdakwa Yan Anton telah terbukti melanggar Pasal 12 huruf (a) UU Tipikor Jo Pasal 55 dan Pasal 65 KUHP serta Pasal 12 huruf (B) UU Tipikor

“Untuk itu kami JPU KPK menuntut terdakwa Yan Anton Ferdian dengan hukuman pidana 8 tahun penjara dan mencabut hak politiknya untuk dipilih selama 5 tahun, terhitung setelah terdakwa nantinya bebas dari penjara. Selain itu, terdakwa juga didenda Rp 300 juta atau diganti dengan hukuman subsider kurungan 3 bulan penjara,” tegas JPU KPK.

Dilanjutkan JPU KPK, sedangkan untuk terdakwa Rustami, Umar Usman, Sutaryo dan Kirman yang memiliki peran ikut serta mencarikan uang dan mengumpulkan uang dari fee proyek maupun uang gratifikasi dari SKPD yang diminta terdakwa Yan Anton. Perbuatan para terdakwa tersebut juga telah terbukti melanggar hukum, dimana untuk terdakwa Umar Usman melanggar Pasal 12 huruf (a) UU Tipikor Jo Pasal 55 dan Pasal 65 KUHP. Sedangkan perbuatan terdakwa Rustami, Sutaryo dan Kirman, ketiganya terbukti melanggar Pasal 12 huruf (a) UU Tipikor Jo Pasal 55 dan Pasal 65 KUHP serta Pasal 12 huruf (B) UU Tipikor.

Baca Juga :   Rekomendasi Bawaslu Dinilai Janggal, KPU Palembang Koordinasi ke KPU RI

“Dari itu terdakwa, Umar Usman, Rustami, Sutaryo dan Kirman masing-masing dituntut pidana 5 tahun penjara. Keempatnya juga didenda uang yang terdiri dari, Umar Usman didenda Rp 200 juta atau subsider 3 bulan kurangan sedangkan Rustami, Sutaryo dan Kirman masing-masing didenda Rp 250 juta atau subsider 3 bulan kurungan,” pungkas JPU KPK.

Sekedar mengingatkan, dugaan kasus ini terungkap setelah Yan Anton Ferdian Minggu 4 September 2016 tertangkap KPK dalam OTT KPK di rumah dinas Bupati Banyuasin. Dalam OTT tersebut KPK mengamankan barang bukti uang Rp 299,8 juta dan uang Dolar Amerika senilai 11.200 USD.

Usai dilakukan OTT, KPK menetapkan Yan Anton Ferdian sebagai tersangka. Selain Yan Anton, dalam perkara ini KPK juga menetapkan tersangka lainnya, mereka yakni; Umar Usman, Sutaryo, Rustami, Kirman dan Zulfikar Muharrami (Direktur CV Putra Pratama).

Dari enam tersangka tersebut, Yan Anton dan empat tersangka lainnya kini telah menjadi terdakwa dan masih menjalani proses persidangan di PN Tipikor Kelas I A Palembang. Sementara untuk Zulfikar Muharrami, perkaranya telah diputus Majelis Hakim dalam persidangan, Kamis 9 Februari 2017 lalu.

Di persidangan, Zulfikar dinilai hakim terbukti secara syah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Tipikor. Untuk itulah Mejelis Hakim diketuai, Arifin SH MH dengan hakim anggota Paluko Hutagalung SH MH dan Haridi SH MH memvonis Zulfikar dengan hukuman pidana 1,5 tahun (1 tahun 6 bulan) penjara denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan penjara. (ded)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Apriandi

Avatar

Lihat Juga

Dokter Jamhari Meninggal Karena Penyakit Jantung

Palembang, KoranSN Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Drs Supriadi MM, Senin (25/1/2021) mengatakan, jika …