Jawab Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD, Ini yang Disampaikan Bupati Muratara



Bupati Muratara Devi Suhartoni saat menyampaikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Muratara. (Foto-SN/Sunardi)

Muratara, KoranSN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) dalam rangka mendengarkan jawaban Eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi fraksi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Muratara tahun 2020.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Muratara Efriansyah dihadir oleh Bupati Muratara H. Devi Suhartoni, Wakil Ketua I DPRD Muratara Amri Sudaryono, Wakil Ketua II DPRD Muratara Devi Ariyanto, anggota DPRD Muratara, Sekwan Muratara H.Saidi, Kepala OPD, Perwakilan OPD, dan Camat. Berlangsung diruang rapat paripurna DPRD Muratara, Rabu (7/4/2021).

Dalam kesempatan itu Bupati Muratara H. Devi Suhartoni mengucapkan terimakasih kepada seluruh fraksi fraksi Dewan yang telah memberikan masukan serta saran terhadap LKPJ Bupati Muratara tahun 2020.

Baca Juga :   14 Anggota DPRD Kota Jambi Kunker ke Muratara

Terkait kebijakan rasionalisasi penataan tenaga kerja sukarela (TKS), orang nomor satu di Bumi Beselang Serundingan menjelaskan semua TKS harus sesuai dengan kebutuhan biro perangkat daerah. Selain itu juga bertujuan agar TKS yang bekerja dilingkungan pemerintah Kabupaten Muratara adalah TKS yang memiliki kompetensi dan latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya sehari hari yang akan dilakukan.

“TKS akan dilakukan perekrutan mandiri oleh kepala OPD dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian yaitu Bupati sesuai dengan kebutuhan dan analisis beban kerja pada perangkat daerah tertentu dengan mempertimbangkan masa kerja, loyalitas terhadap atasan, keahlian, kemampuan atau skill, pendidikan, usia dan tempat tinggal. Terhadap TKS yang terkena dampak rasionalisasi dan tidak dipekerjakan lagi  akan didata kemudian diberi pelatihan UMKM, dibimbing, dibina dan diarahkan untuk mandiri agar dapat membantu memperkuat ekonomi kerakyatan,” jelasnya.

Baca Juga :   Gelar FGD Untuk Antisipasi Konflik Pilkada Akibat Sengketa Perbatasan di Muratara

Dalam hal perekrutan TKS lanjut Devi, akan dilakukan dengan aturan yang berlaku.

“Untuk TKS yang akan direkrut nanti adalah TKS yang sudah terdata dalam data base menurut kompetensi dan latar belakang pendidikan dengan pelaksanaan tugas sehari hari,” ungkapnya.  HALAMAN SELANJUTNYA  >>

Publisher : Anton Wijaya

Avatar

Lihat Juga

Fraksi PDIP Minta Pemkab Muratara Bayar SPH

Muratara, KoranSN Yudi Nugraha, anggota DPRD Muratara dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) minta …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.