Home / Nasional / Jelang Pilkada Serentak Belum Ada Anggaran, Pilkada di 184 Daerah Terancam Ditunda

Jelang Pilkada Serentak Belum Ada Anggaran, Pilkada di 184 Daerah Terancam Ditunda

Jakarta, SN – Pilkada serentak tahun 2015 akan digelar serentak di 269 daerah yang tahapannya sudah resmi dimulai. Namun, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan masih ada 184 daerah yang anggarannya belum cair.

“Ada 85 daerah yang sudah tanda tangan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dari 269 daerah,” kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dodi Riyadmaji dalam diskusi di gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/5).

Dengan begitu, maka ada 184 daerah yang belum tanda tangan NPHD atau belum punya anggaran untuk menggelar Pilkada. Dodi menjelaskan, salah satu masalahnya adalah karena belum disepakati jumlah anggarannya antara KPU dengan Pemda.

Baca Juga :   Khofifah Minta Maaf Pada Warga Papua Atas Kejadian di Surabaya-Malang

“Persoalannya banyak daerah yang dalam menghitung uang yang mau dihibahkan ada kekurangan, karena ada tahapan yang harus dilakukan KPU dalam menfasilitasi kampanye karena (anggaran) kampanye dihandle KPU, tidak masing-masing bikin sendiri,” paparnya.

Sementara menurut Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal Pilkada, jika anggaran Pilkada itu belum cair sampai dengan pembentukan PPK dan PPS tanggal 18 Mei, maka tahapan pilkada di daerah itu ditunda.

“Kalau ditunda, persoalannya kapan (Pilkada di daerah itu digelar) Kalau 2017 lama. Problematikanya, pergantian kepemimpinan agar bergeser terjadi perubahan dalam penataaan SKPD dan seterusnya,” ujar Dodi.

Baca Juga :   Presiden Jokowi Pimpin Pemakaman Ani Yudhoyono

Dodi menjelaskan, dalam pantauan Kemendagri, semua pemda sebetulnya sudah menyiapkan anggaran untuk pilkada, hanya belum ditandatangani NPHD-nya karena masalah jumlah anggaran tadi belum sepaham dengan KPU.

Dodi mendorong agar Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri memantau semua Pemda untuk memastikan anggaran semua daerah cair sebelum tanggal 18 Mei, sehingga tak ada yang ditunda.

“Dirjen Keuangan Daerah tempatkan orang di daerah ikuti perkembangan tiap hari sampai NPHD terealisasi. Saya bilang ke Dirjen Keuangan Daerah diawasi betul daerah supaya tidak mepet bagi daerah tanda tangan NPHD,” ucap Dodi. (bal/trq)

Publisher : Alwin

Avatar

Lihat Juga

Jaksa Agung Putusan First Travel Tidak Sesuai dengan Putusan Jaksa

Bandung, KoranSN Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menganggap putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terhadap perkara penipuan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.