Jokowi: Itu Hak Politik

Presiden Joko Widodo di Uhamka, Jakarta. (foto-net/vivanews.com)

Jakarta, KoranSN

Presiden Joko Widodo mengemukakan menjadi calon legislatif adalah hak seseorang dalam berpolitik. Hal itu dikemukakan Jokowi menanggapi Komisi Pemilihan Umum yang bersikeras memuat larangan mantan napi koruptor menjadi caleg, dalam peraturannya.

“Ya itu hak ya. Itu konstitusi memberikan hak. Tapi silakanlah KPU menelaah. Kalau saya itu hak. Hak seseorang untuk berpolitik,” kata Jokowi di Uhamka, Jakarta, Selasa (29/5/2018).

Meski begitu, ia menambahkan, KPU bisa saja membuat aturan larangan mantan napi menjadi caleg. Ia pun memberikan alternatif lainnya, misalnya mantan napi koruptor boleh menjadi caleg tapi diberi tanda sebagai mantan koruptor.

Baca Juga :   Awas, Jangan Sembarangan Terima Dana Kampanye Pilkada

“KPU bisa saja mungkin membuat aturan. Misalnya boleh ikut tapi diberi tanda mantan koruptor,” kata Jokowi.

Saat ditanya apakah aturan ini perlu ditinjau lagi, ia menyerahkannya kepada KPU. “Itu ruangnya KPU. Wilayahnya KPU,” kata Jokowi.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak peduli dengan penolakan aturan larangan mantan terpidana korupsi maju sebagai calon legislator. Penolakan disuarakan sejumlah fraksi di DPR, pemerintah, hingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyatakan, pihaknya akan tetap membuat aturan itu dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Ia menegaskan, PKPU tersebut tengah disusun dan akan diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. (viva.co.id)

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

dr Reisa: Perhatikan Tujuh Protokol Kesehatan di Angkutan Umum

Jakarta, KoranSN Anggota Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dr Reisa Broto Asmoro …