Jokowi Tak Mau Tanda Tangan UU MD3



Presiden Joko WIdodo. (foto-net/vivanew.com)

Jakarta, KoranSN

Presiden Joko Widodo kaget revisi atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 12 Februari 2018 kemarin, pada akhirnya malah begitu memperkuat DPR.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyampaikan bahwa Jokowi tak mengira pasal-pasal yang membuat DPR menjadi begitu kuat ada banyak di UU itu.

“Jadi Presiden cukup kaget juga, makanya saya jelaskan (perkembangan pengesahan revisi UU MD3 di DPR). Masih menganalisis ini (penambahan kekuatan yang dimiliki DPR),” ujar Yasonna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Menurut Yasonna, kesepakatan mula-mula antara DPR dan pemerintah hanya penambahan jumlah pimpinan DPR menjadi enam orang. Meski demikian, pada perkembangannya, ada banyak pasal-pasal yang memperkuat DPR yang diusulkan DPR untuk disertakan di Daftar Inventaris Masalah (DIM).

“Teman-teman DPR membuat tambahan pasal yang sangat banyak sekali,” ujar Yasonna.

Yasonna mencontohkan pasal itu di antaranya Pasal 122 huruf k yang mengatur Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Baca Juga :   Menteri ATR/BPN Deklarasikan Jakarta Pusat Sebagai Kota Lengkap

Selain itu, Pasal 245 yang mengatur pemanggilan anggota DPR oleh aparat penegak hukum harus dilakukan seizin Presiden juga dinilai akan membuat anggota DPR semakin sulit untuk diproses secara hukum saat harus diselidiki dalam kasus hukum tertentu.

“Beliau concern dengan berita-berita soal imunitas DPR, pemanggilan paksa (seseorang untuk dihadirkan di rapat DPR),” ujar Yasonna. (viva.co.id)







Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Kemenkumham Sumsel Lakukan Optimalisasi Sistem Pelaporan dan Pembaruan Legalitas PPNS

Jakarta, KoranSN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melalui Divisi Keimigrasian menunjukkan komitmen …

error: Content is protected !!