JPU Ajukan Nama-Nama ke Pimpinan KPK

ilustrasi/foto/net

Palembang,koranSN
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Roy Riady SH MH mengungkapkan, untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Banyuasin saat ini pihaknya selaku jaksa telah mengajukan nama-nama yang diduga terlibat ke pimpinan KPK.Menurut Roy, sejumlah nama-nama yang diduga terlibat dalam kasus OTT Banyuasin tersebut semuanya merupakan nama yang sering disebut-sebut dan muncul dalam persidangan terdakwa Yan Anton Cs di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Kelas I A Palembang.

“Jadi untuk tersangka barunya, saat ini kita telah ajukan nama-namanya ke pimpinan KPK. Nama-nama itu merupakan orang-orang yang terungkap dalam sidang dan berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang selama ini telah digelar, untuk itulah nantinya KPK akan menindaklanjuti kasus OTT Banyuasin ini,” ujarnya.Masih dikatakan Roy, sejauh ini penetapan tersangka baru dalam kasus OTT Banyuasin memang belum dilakukan oleh KPK. Hal ini dilakukan karena KPK saat ini masih melakukan analisa dan kajian-kajian.

“Dari itulah kita belum menetapkan tersangka barunya. Sebab dari nama-nama yang diajukan kepada pimpinan KPK tersebut nantinya didalami penyidik KPK dengan melakukan kajian-kajian berdasarkan barang bukti dan fakta-fakta persidangan,” ujarnya.Lanjut Roy, selama persidangan keterangan saksi-saksi yang telah dilakukan adapun sejumlah nama-nama yang kerap disebut dalam persidangan diantaranya; Kepala Dinas PUCK Banyuasin, Kepala Dinas PUBM Banyuasin dan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Banyuasin. Nama-nama tersebut diduga memberikan sejumlah uang kepada terdakwa Yan Anton saat terdakwa masih aktif menjabat sebagai Bupati Banyuasin.

“Bahkan nama-nama itu tertera dalam surat dakwaan dan tuntutan kita selaku JPU KPK. Meskipun, dalam persidangan ada saksi yang tidak mengakuinya. Seperti pemberian uang Rp 500 juta dari Kepala Dinas PUBM Banyuasin, di persidangan saksi Kepala Dinas PUBM Banyuasin ini kan tidak mengakui, itu hak dia. Tapi kami selaku JPU KPK dapat membuktikan pemberian uang tersebut, karena kami memiliki barang bukti. Selain itu saksi-saksi lainnya termasuk terdakwa telah membenarkan jika pemberian uang dari Kepala Dinas PUBM tersebut memang ada,” ungkapnya.

Baca Juga :   Pencuri Motor di Parkiran Sekolah Ditembak

Diberitakan sebelumnya, dalam persidangan Senin kemarin (20/3/2017) terdakwa Yan Anton Ferdian telah dituntut JPU KPK dengan ancaman pidana 8 tahun penjara. Bahkan dalam tuntutan tersebut hak politik dipilih Yan Anton juga terancam dicabut.

Selain menuntut Yan Anton, JPU KPK juga menuntut empat terdakwa lainnya, Umar Usman (Kepala Dinas Pendidikan Banyuasin), Sutaryo (Kasi Pembangunan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Bidang Program dan Pembangunan Dinas Pendidikan Banyuasin), Rustami (Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum Setda Banyuasin) serta terdakwa Kirman (Direktur CV Aji Sai) dengan tuntutan pidana 5 tahun penjara.

Dalam tuntutannya JPU KPK mengatakan, jika perbuatan terdakwa Yan Anton telah terbukti melanggar Pasal 12 huruf (a) UU Tipikor Jo Pasal 55 dan Pasal 65 KUHP serta Pasal 12 huruf (B) UU Tipikor.”Untuk itu kami JPU KPK menuntut terdakwa Yan Anton Ferdian dengan hukuman pidana 8 tahun penjara dan mencabut hak politiknya untuk dipilih selama 5 tahun, terhitung setelah terdakwa nantinya bebas dari penjara. Selain itu, terdakwa juga didenda Rp 300 juta atau diganti dengan hukuman subsider kurungan 3 bulan penjara,” tegas JPU KPK.

Dilanjutkan JPU KPK, sedangkan untuk terdakwa Rustami, Umar Usman, Sutaryo dan Kirman yang memiliki peran ikut serta mencarikan uang dan mengumpulkan uang dari fee proyek maupun uang gratifikasi dari SKPD yang diminta terdakwa Yan Anton. Perbuatan para terdakwa tersebut juga telah terbukti melanggar hukum, dimana untuk terdakwa Umar Usman melanggar Pasal 12 huruf (a) UU Tipikor Jo Pasal 55 dan Pasal 65 KUHP. Sedangkan perbuatan terdakwa Rustami, Sutaryo dan Kirman, ketiganya terbukti melanggar Pasal 12 huruf (a) UU Tipikor Jo Pasal 55 dan Pasal 65 KUHP serta Pasal 12 huruf (B) UU Tipikor.

Baca Juga :   9 Kg Sabu Gagal Beredar di Sumsel

“Untuk itulah, terdakwa, Umar Usman, Rustami, Sutaryo dan Kirman masing-masing dituntut pidana 5 tahun penjara. Keempatnya juga didenda uang yang terdiri dari, Umar Usman didenda Rp 200 juta atau subsider 3 bulan kurangan sedangkan Rustami, Sutaryo dan Kirman masing-masing didenda Rp 250 juta atau subsider 3 bulan kurungan,” tandas JPU KPK.

Sekedar mengingatkan, dugaan kasus ini terungkap setelah Yan Anton Ferdian Minggu 4 September 2016 tertangkap KPK dalam OTT KPK di rumah dinas Bupati Banyuasin. Dalam OTT tersebut KPK mengamankan barang bukti uang Rp 299,8 juta dan uang Dolar Amerika senilai 11.200 USD.Usai dilakukan OTT, KPK menetapkan Yan Anton Ferdian sebagai tersangka. Selain Yan Anton, dalam perkara ini KPK juga menetapkan tersangka lainnya, mereka yakni; Umar Usman, Sutaryo, Rustami, Kirman dan Zulfikar Muharrami (Direktur CV Putra Pratama).

Dari keenam tersangka tersebut, Yan Anton dan empat terdakwa lainnya kini telah menjadi terdakwa dan masih menjalani proses persidangan di PN Tipikor Kelas I A Palembang. Sementara untuk Zulfikar Muharrami, perkaranya telah diputus Majelis Hakim dalam persidangan, Kamis 9 Februari 2017 lalu. Di persidangan, Zulfikar dinilai hakim terbukti secara syah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Tipikor. Untuk itulah Mejelis Hakim diketuai, Arifin SH MH dengan hakim anggota Paluko Hutagalung SH MH dan Haridi SH MH memvonis Zulfikar dengan hukuman pidana 1,5 tahun (1 tahun 6 bulan) penjara denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan penjara. (ded)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Alwin

Avatar

Lihat Juga

KPK Perpanjang Penahanan Tersangka Edhy Prabowo

Jakarta, KoranSN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy …