JPU Jadwalkan Empat Saksi Disidang HZ Terdakwa Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Sumsel 2021







“25 November 2021 dana hibah PON dicairkan lalu Desembar 2021 harus ada surat pertanggung jawabannya, sementara PON sudah selesai, maka siapapun dia meskipun Ahli Keuangan tidak akan mampu menyelesaikan membuat surat pertanggung jawaban. Sebab, untuk membuatnya dia harus mundur tanggalnya, karena uangnya kan dicairkan setelah pelaksanaan PON. Nah, lalu dalam perkara ini dikenakan Pasal 9 yakni Pemalsuan. Pemalsuan dari mana, dia kan tidak memalsukan tapi hanya menyesuaikan, karena sebelum dana hibah ini dicairkan KONI Sumsel berhutang kesana-kemari,” terangnya.

Dilanjutkannya, untuk itulah yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut mestinya pemberi dana hibah karena memberikan anggaran dengan menciptakan kondisi seperti itu.

Baca Juga :   Lengkapi Berkas Perkara Dua Tersangka Dugaan Korupsi KONI Sumsel 2021, Kejati Segera Jadwalkan Panggil Lagi Hendri Zainuddin

“Apalagi untuk dana hibah Rp 25 miliar ini setelah saya baca di dalam BAP berkas perkara untuk anggarannya tidak masuk dalam APBD, tidak dibahas. Jadi kasihan terdakwa ini (HZ), apalagi sebelumnya ada dua yang sudah terpidana. Padahal mereka-mereka ini sudah bekerja keras dan berprestasi. Dimana saat PON Papua, Sumsel berhasil rangking 17 dari yang sebelumnya rangking 21,” pungkasnya.

Sedangkan Ahmad Yusuf Wibowo saat menjadi saksi di persidangan pada Senin (6/5/2024) sembari memegang kertas membacakan tulisan di dalam kertas tersebut.

Dikatakannya, jika pemberian dana hibah KONI Sumsel dilakukan sudah sesuai mekaniseme. Dimana awalnya pada anggaran induk kala itu ada surat dari Ketua KONI Sumsel kepada Gubernur Sumsel Cq Kadispora Sumsel terkait usulan anggaran yang ada proposalnya dan kerangka kerja anggarannya.

Baca Juga :   Periksa KJPP, Kejati Dalami Soal Akuisisi Saham PT SBS Anak Perusahaan PTBA

“Dana hibah yang diajukan awalnya Rp 95 miliar. Terkait hal itu ada SK Gubernur dengan menunjuk Dispora selaku OPD terkait melakukan verifikasi, kemudian hasilnya disampaikan kepada TAPD untuk dibahas lebih lanjut di dalam KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) yang kemudian dari Rp 95 miliar yang diajukan disetujui TAPD sebesar Rp 12,5 miliar,” terangnya. HALAMAN SELANJUTNYA>>







Publisher : Apriandi

Lihat Juga

Semarak Idul Adha 1445 Hijriah, PGN Makowil Jatim Gelar Penyembelihan Hewan Kurban

Surabaya, Koransn Keluarga besar Patriot Garuda Nusantara (PGN) Markas Komando Wilayah Jawa Timur (Makowil Jatim) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!