Penyerahan Dokumen Syarat Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020
Home / Headline / JPU Tolak Pembelaan Terdakwa Ahmat Thoha di Sidang Dugaan Korupsi Proyek Tugu Batas Palembang

JPU Tolak Pembelaan Terdakwa Ahmat Thoha di Sidang Dugaan Korupsi Proyek Tugu Batas Palembang

Terdakwa Ahmat Thoha (baju batik lengan panjang) saat menjalanin persidangan di PN Tipikor Palembang. (foto-ferdinand/koransn)

Palembang, KoranSN

Jaksa Penutut Umum (JPU) Kejari Palembang, Senin (11/11/2019) menolak pledoi atau pembelaan terdakwa Ahmat Thoha dalam sidang lanjutan dugaan korupsi proyek tugu batas Kota Palembang di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang.

JPU Kejari Palembang, Hendy Tanjung saat membacakan replik (jawaban JPU atas pledoi terdakwa dan kuasa hukum) di persidangan mengatakan, berdasarkan keterangan saksi-saksi termasuk keterangan saksi ahli dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, maka pihaknya menolak pledoi terdakwa Ahmat Thoha yang pada sidang sebelumnya telah dibacakan dalam persidangan.

“Kami tetap pada tuntutan kami, dan kami menolak pembelaan atau pledoi terdakwa dan kuasa hukumnya,” tegasnya.

Dijelaskan Hendy, dalam replik tersebut pihaknya juga menyatakan tidak sependapat dengan pledoi terdakwa dan kuasa hukum yang telah menilai jika dakwaan JPU kabur.

“Selain itu, kami juga menolak pledeoi terdakwa yang meminta agar dibebaskan dari tuntutan Jaksa Penutut Umum Kejari Palembang,” tegasnya.

Penolakan tersebut lanjut Hendy, karena berdasarkan fakta di persidangan terdakwa Ahmat Thoha terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan tugu batas Kota Palembang, yang pembangunannya dilakukan di kawasan Jakabaring.

“Oleh karena itu kami tetap pada tuntutan kami, karena dalam perkara ini perbuatan terdakwa Ahmat Thoha telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tandasnya.

Usai mendengarkan Replik dari JPU, selanjutnya Ketua Majelis Hakim Kamaludin SH MH didampingi Hakim Anggota H Abu Hanifah SH MH dan Junaida SH MH meminta tanggapan kepada terdakwa Ahmat Thoha dan kuasa hukum.

“Untuk terdakwa Ahmat Thoha dan kuasa hukum, silahkan menyampaikan Duplik atau tanggapan dari Replik JPU,” kata Hakim.

Lili Bagus Setiawan selaku kuasa hukum terdakwa Ahmat Thoha mengungkapkan, jika pihaknya tetap pada pledoi yang telah dibacakan dalam sidang sebelumnya.

“Dalam sidang sebelumnya, pledoi telah kami sampaikan di persidangan. Untuk itu kami tetap pada pembelaan atau pledoi kami Yang Mulia Majelis Hakim,” ungkapnya.

Baca Juga :   Berkas Perkara dan Barang Bukti 5 Komisioner KPU Palembang Dilimpahkan ke Jaksa

Setelah itu, Majelis Hakim kembali meminta tanggapan kepada JPU terkait pernyataan kuasa hukum yang tetap pada pembelaannya.

Menjawab pertanyaan Hakim, JPU Hendy Tanjung dengan tegas menyatakan, jika pihaknya tetap pada tuntutan yang dalam sidang sebelumnya juga telah dibacakan dalam persidangan.

“Kami tetap pada tuntutan kami Yang Mulia Majelis Hakim,” tegas Hendy dalam persidangan.

Seusai mendengar jawaban kuasa hukum terdakwa dan JPU maka Ketua Majelis Hakim, Kamaludin SH MH menutup sidang dan akan kembali membuka persidangan dua minggu kedepan dengan agenda putusan atau vonis untuk terdakwa Ahmat Thoha.

“Pembacaan vonis untuk terdakwa Ahmat Thoha akan kami bacakan pada persidangan yang akan digelar Senin 25 November 2019 mendatang. Dengan demikian sidang kami tutup, dan akan dibuka kembali dua minggu kedepan,” pungkas Hakim.

Diketahui, dalam dugaan kasus ini terdapat empat terdakwa mereka yakni; terdakwa Ahmat Thoha selaku kontraktor, terdakwa Khairul Rizal selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga Kasi di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Pemkot Palembang, terdakwa M Ichsan Pahlevi selaku kontraktor, dan terdakwa Asmol Hakim selaku Konsultan Pengawas.

Diberitakan sebelumnya, dalam persidangan yang digelar, Senin (4/11/2019), dari keempat terdakwa tersebut hanya terdakwa Ahmat Thoha dan kuasa hukumnya yang saat itu sidangnya digelar. Hal ini lantaran pledoi terdakwa dan kuasa hukumnya Lili Bagus Setiawan siap dibacakan di persidangan.

Sementara untuk tiga terdakwa lainnya yakni terdakwa Khairul Rizal, M Ichsan Pahlevi dan Asmol Hakim, ketika itu persidangannya ditunda dikarenakan kuasa hukum para terdakwa yakni Fahmi belum siap dengan pledoi yang akan disampaikan di persidangan.

Sebelumnya, dalam persidangan yang digelar, Senin (28/10/2019) Jaksa Penutut Umum (JPU) Kejari Palembang telah menuntut keempat terdakwa dengan hukuman masing-masing pidana 1 tahun 6 bulan penjara.

JPU Kejari Palembang, Hendy Tanjung saat membacakan tuntuan keempat terdakwa di persidangan kala itu mengungkapkan, berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan serta keterangan para saksi ahli, maka pihaknya menilai perbuatan keempat terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi hingga menimbulkan kerguian negara.

Baca Juga :   Polda Sumsel Bongkar Perdagangan Satwa Lindung, Dijadikan Bahan Sabu

“Oleh karena itu, kami JPU menuntut terdakwa Ahmat Thoha, Khairul Rizal, M Ichsan Pahlevi dan Asmol Hakim terbukti secara sah dan meyakini melanggar Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan kami meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang menjatuhkan putusan vonis kepada keempat terdakwa dengan hukuman masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara, serta mendenda masing-masing terdakwa Rp 50 juta atau diganti dengan kurungan penjara selama 3 bulan,” tegasnya saat itu.

Sekedar mengingatkan, dugaan kasus ini terungkap hasil penyelidikan dan penyidikan penyidik Tindak Pidana Korupsi Sat Reskrim Polresta Palembang hingga akhirnya, Rabu (17/6/2019) keempat tersangka yang kini sudah menjadi terdakwa, saat itu dilimpahkan penyidik Tindak Pidana Korupsi Sat Reskrim Polresta Palembang ke Jaksa Kejari Palembang.

Usai diserahkan ke jaksa, keempatnya dijebloskan Jaksa Tindak Pidana Khusus Kejari Palembang ke penjara Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pakjo Palembang.

Menindaklanjuti pelipahan tersebut, Senin (29/7/2019) Jaksa Penuntut Umum Kejari Palembang melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang. Bukan hanya itu, di hari yang sama Jaksa Pidana Khusus Kejari Palembang juga melakukan penyitaan uang kerugian negara dalam dugaan kasus ini. Adapun jumlah uang yang disita, yakni sebesar Rp 505.923.660,08.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Palembang, Andi Andri Utama saat itu mengatakan, uang senilai Rp 505.923.660,08 yang diserahkan oleh istri keempat tersangka tersebut merupakan total kerugian negara dalam dugaan kasus pembangunan tugu perbatasan di Jakabaring.

“Uang tersebut dikumpulkan keempat tersangka dengan patungan, yang kemudian diserahkan oleh masing-masing istri keempat tersangka kepada kami selaku Jaksa Kejari Palembang untuk diserahkan ke kas negara. Terkait pengembalian kerugian negara tersebut, tentunya tidak menghapus perbuataan pidana dugaan korupsi yang telah dilakukan oleh para tersangka,” tegas Andi saat itu. (ded)

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Geng Motor Diduga Serang 5 Ulu, 1 Korban Terluka Bacok

Palembang, KoranSN Sekelompok orang tak dikenal diduga geng motor dengan mengendarai sepeda motor, dan membawa …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.