Jumlah Guru Honorer Membludak, Faktor Keterlambatan Gaji

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Joko Imam Sentosa. (Foto-Alwi/Koransn)

Palembang, KoranSN

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel tengah melakukan kajian terhadap guru honorer akibat peralihan Sekolah Menengah Atas (SMA) dari Kabupaten/Kota ke Provinsi, pasalnya akibat peralihan ini guru honorer membludak dari yang telah diperkirankan selama ini.

“Kami lagi mengkaji mana yang menjadi kewajiban kabupaten/kota dan mana kewajiban provinsi karena jumlah guru honorer nya besar sekali,” kata Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Joko Imam Sentosa saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (13/3/2017).

Membludaknya guru honorer ini, menurut Joko, dikarenakan pendataan yang dilakukan kabupaten/kota yang kurang baik, sementara Pemprov Sumsel hanya menerima karena itu terjadi ketidaksesuaian, hal ini dikarenakan mungkin ada guru honorer yang mengajar dibeberapa tempat dan kemudian didata di semua sekolah tempat guru honorer tersebut mengajar.

“Nah, seharusnya guru honorer ini hanya satu saja yang didata jangan seluruh sekolahnya, karena itu mungkin jumlah guru honorer pun meningkat lebih besar,” terangnya.

Dirinya mengakui keterlambatan gaji guru honorer ini dikarenakan membludaknya jumlah tersebut, padahal pihaknya telah mengusulkan anggaran untuk membayar gaji guru honorer sekitar 3000 lebih tapi tentunya harus dipenuhi dahulu persyaratan.

Baca Juga :   Wagub Sumsel: Kabupaten/Kota Ujung Tombak dan Garda Terdepan Penanganan Covid-19

Meskipun begitu, pihaknya akan membayarkan gaji guru honorer yang memang sudah sesuai persyaratannya sembari melakukan verifikasi kembali terhadap guru honorer yang berlebihan tersebut.

“Saya tidak tahu persis berapa dana yang diusulkan untuk gaji guru honorer ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, memang guru honorer ini sangat dibutuhkan sekali oleh sekolah dalam melayani dunia pendidikan untuk membantu kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun guru honorer sendiri ada yang Surat Keputusan (SK) berasal dari bupati/walikota dan ada SK Kepala Sekolah dan Komite atau yayasan.

“Nah, karena itu masih akan dikaji mana yang akan menjadi tanggung jawab Provinsi ataupun kabupaten/kota,” tegasnya.

Dirinya juga menegaskan, meskipun terjadi keterlambatan pembayaran gaji dari bulan Januari lalu sampai Maret, dirinya meminta agar aktifitas mengajar dan belajar tetap dilakukan dan tidak boleh terganggu, mengingat memang hampir setiap daerah mengalami hal seperti ini karena suatu masa transisi.

Baca Juga :   Sumsel Butuh Bantuan Dana untuk Air Bersih

“Kami minta agar baik guru PNS maupun guru honorer tetap bekerja seperti biasa jangan terganggu, kami akan upayakan secepat mungkin untuk membayar gaji,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel, H Ishak Mekki menambahkan, memang sejauh ini untuk gaji guru honorer itu terjadi keterlambatan dalam pembayarannya, hal ini dikarenakan administrasi di Dinas Pendidikan (Diknas) belum clear mengingat honor yang sudah didaftarkan hanya 400 tetapi nambah menjadi 600 guru honorer.

“Karena itu memang dibutuhkan pertimbangan dan tentunya tidak bisa diberhentikan sisa guru honorer tersebut. Kami juga pengennya dibayar semua karena guru honorer itu memang bekerja tapi jika dibayarkan juga tentunya akan menjadi temuan BPK. Karena itu masih akan dikaji terlebih dahulu,” singkatnya. (wik)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Apriandi

Avatar

Lihat Juga

HD Sinkronkan Program Strategis Provinsi dengan Kabupaten/Kota

Palembang, KoranSN Untuk mempercepat jalannya pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, dibutuhkan komitmen …