Kanwil DJP Sumsel dan Babel Sosialisasikan Perppu No 1 Tahun 2017





PAJAK – Kepala Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, M Ismiransyah M Zain saat paparan edukasi dan dialog perpajakan tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2017, akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. (Foto-Ferdinand/Koransn)

 

Palembang, KoranSN

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (Kanwil DJP) Sumsel dan Kep Babel, Rabu (23/8/2017) melakukan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan kepada sejumlah media massa di Kantor Kanwil DJP Sumsel dan Babel, Jalan Tasik kawasan Kambang Iwak Palembang.

Perlu diketahui di dalam Perppu ini disebutkan bahwa, Direktur Jenderal Pajak (DJP) berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan sektor perbankan, pasar modal, perasuransian dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Kepala Kakanwil DJP Sumsel dan Babel, M Ismiransyah mengatakan, secara umum tujuan diberlakukannya Perppu No 1 Tahun 2017 ini guna memperluas has akses bagi DJP memperoleh informasi terkait perpajakan, menambah basis data perpajakan, membuat sistem keuangan yang lebih kredibel, akuntabel dan kompetitif.

Baca Juga :   Pjs Wako Akhmad Najib Bersih-bersih Sampah 5 Km

Dilanjutkannya, dengan terbukanya informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, tidak perlu menimbulkan kekhawatiran bagi wajib pajak.

“Informasi yang kita minta hanya dana yang besarnya Rp 1 miliar keatas, untuk nilai dibawahnya tidak bisa diminta akses informasinya. Pejabat yang meminta akses informasi tersebut harus menjaga kerahasiaan data,” jelasnya.

Ia menambahkan, penerimaan pembayaran pajak Kanwil DJP Sumsel dan Kep Babel sampai tanggal 21 agustus 2017 mencapai Rp 7.531,5 miliar atau 47,35 persen dari target Rp 15.905 miliar.

Di lain pihak restitusi selama tahun 2017 mencapai Rp 1.140,86 miliar atau meningkat 254,66 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku sejak 1 Juli 2016 lalu ternyata masih berdampak terhadap penerimaan PPh pasal 21 tahun 2017 terutama pada periode semester I penerimaan PPh pasal 21 tumbuh negatif 4,79 persen dibanding semester I tahun sebelumnya.

Baca Juga :   Ormas Islam di Palembang Tolak Dugaan Tindakan Represif Anggota Polisi di Aksi 22 Mei

Masih dikatakannya, lima sektor yang dominan menjadi kontributor terbesar, yakni: perdagangan, Industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, jasa keuangan dan asuransi serta kontruksi. Pihaknya juga terus berupaya dan menghimbau kepada wajib pajak yang memiliki data berupa harta atau aset penghasilan tetapi tidak melaporkan pajaknya atau terdapat pembayaran tetapi tidak pernah melaporkan pajaknya. Untuk itu tetap harus melaporkan wajib pajak kepada Kanwil. (rgn)

Publisher : Apriandi

Lihat Juga

Kunjungan Pemkot Palembang, Walikota Metro Belajar Soal Mall Pelayanan Publik

Palembang, KoranSN Walikota, Wakil Walikota dan Sekda Kota Metro berkunjung ke Pemerintah Kota Palembang. Kunjungan …