Suara Nusantara Berkarya Untuk Negeri
Palembang, SN
Kapolda Sumsel Irjend Pol Prof Iza Fadri, Jumat (4/12) mengatakan, Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) menjadi lembaga yang paling berwenang dalam mengantisipasi ‘serangan fajar’ yang mungkin terjadi pada pilkada serentak di Sumsel, 9 Desember mendatang.
Menurut Jendral Bintang Dua ini, Polda Sumsel dan jajaran hanya melakukan pengamanan untuk menjaga Kamtibmas dan kelancaran jalanannya Pilkada yang akan berlangsung 9 Desember 2015 ini.
“Kalau untuk ‘serangan fajar’ itu kan wewenang Panwas, kita (Polda Sumsel dan jajaran) menyerahkan itu (serangan fajar) ke Panwas. Dalam Pilkada serentak ini kita hanya melakukan pengamanan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan hingga mengganggu jalannya Pilkada,” ungkapnya.
Lebih jauh Kapolda mengutarakan, dalam pengamanannya Polda Sumsel menurunkan sekitar 4 ribu lebih personel yang dikerahkan ke lapangan, serta 4 ribu personel yang disiagakan untuk cadangan.
“Pagi tadi kita telah lakukan gelar pasukannya. Dengan demikian semua personel telah di BKO (Bantuan Kendali Operasi) ke setiap Polres yang wilayah hukumnya melakukan Pilkada. Jadi dalam pengamannya setiap personel akan dibawa komando dan perintah Kapolres,” tegasnya.
Diketahui tujuh daerah yang melakukan Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015 ini yakni, OKI, OKU, OKUT, Muratara, PALI, Mura, dan OI.
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol R Djarod Padakova sebelumnya telah mengungkapkan, dalam pengamanan Pilkada serentak di Sumsel Polda Sumsel juga mengerahkan personel Berimob dari Detasemen A, Detasemen B, dan Detasemen C.
“Semua personel dikerahkan di setiap wilayah yang melaksanakan Pilkada serentak bahkan pengamanan telah dilakukan sejak awal pentahapan. Dalam pengamanan Pilkada ini, Muratara dan PALI menjadi perhatian Polda Sumsel, karena di daerah tersebut baru pertama ini melakukan Pilkada,” tandasnya. (ded)
