Kapolda Pastikan Perkara ‘JA’ Terus Berjalan

dfg
Irjen Pol Djoko Prastowo. (foto-dedy/koransn.com)

Palembang, KoranSN

Kapolda Sumsel, Irjen Pol Djoko Prastowo, Kamis (3/11/2016) memastikan, jika penanganan perkara dugaan kasus korupsi proyek pengadaan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) atau kuburan di Kelurahan Kemelak Bindun Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU dengan tersangka’JA’ terus berjalan.

Menurut Kapolda, bahkan berkas perkara tersangka ‘JA’ saat ini telah dilimpahkan penyidik Polda Sumsel ke kejaksaan dan berkas perkaranya kini sedang diperiksa oleh jaksa.

“Dengan demikian maka penanganan dugaan kasus ini sudah berjalan sesuai dengan prosesnya. Nanti tinggal waktunya saja, bergulir,”  ujar Kapolda.

Terpisah, Kriminolog Sumsel, Dr Sri Silastri SH MH menilai, seharusanya berkas perakara pidana korupsi yang dilimpahkan pihak kepolisan ke kejaksaan dapat segera dinyatakan lengkap (P21) setelah diperiksa jaksa. Kalaupun, ternyata berkas perkara dinilai masih kurang lengkap maka jaksa harus memberikan petunjuk ke pihak kepolisian dengan jelas dan rinci terkait apa saja yang perlu dilengkapi.

“Kemudian, pihak kepolisian juga harus kooperatif melengkapi berkas perkara yang dinilai kurang. Jangan sampai terjadi ulur-ulur waktu. Memang sejak proses penyelidikan, penyidikan, hingga pemeriksaan berkas perkara, itu tidak ada aturan batas waktunya. Tapi, penegak hukum harus profesional. Apalagi jika telah memulai penyidikan yang sudah ada tersangka dan pasal diterapkan maka proses hukumnya harus cepat agar tersangkanya dapat disidangankan, jadi waktunya jangan sengaja diulur-ulur,” ungkap Sri.

Selain itu, lanjut Sri, seharusnya semua unsur penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga hakim harus sinergi dalam penanganan pidana korupsi. Ini dilakukan agar pemberantasan korupsi di negara ini dapat dilakukan dengan baik.

Baca Juga :   Polda Gagalkan 7300 Ekstasi dan 1 Kg Sabu Siap Edar

“Selama ini penanganannya masih lambat. Apalagi antar lembaga penegak hukum di negara ini memiliki undang-undang dan aturan lembaga yang berbeda. Jadi seperti dua rel kereta api, jalannya lurus tapi tidak pernah dan bisa bertemu,” tandasnya.

Untuk diketahui, dalam dugaan kasus proyek pengadaan lahan TPU ini menggunakan anggaran APBD Tahun 2012 sebesar Rp 6,1 miliar. Adapun modus yang digunakan para tersangka diduga melakukan mark-up atau pengelembungan anggaran sehingga berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Sumsel diduga terjadi kerugian negara sebesar Rp 3,49 miliar.

Dugaan kasus ini terjadi ketika ‘JA’ yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati OKU masih menjabat sebagai Ketua DPRD OKU. Bahkan sebelum ‘JA’ ditetapkan sebagai tersangka, Polda Sumsel juga telah menetapkan empat tersangka. Mereka yakni, Ir H Najamudin (mantan Kepala Dinas Sosial OKU), Drs H Umirton (mantan Sekda OKU), Drs Akmad Juanidi (mantan Asisten I OKU), dan Hidirman (warga sipil pemilik lahan).

Keempat tersangka tersebut pada Selasa 12 April 2016 lalu telah dilimpahkan Polda Sumsel ke Kejati Sumsel, dan kini keempatnya sudah menjadi terpidana usai divonis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Kelas I Palembang.

Baca Juga :   MR X Tewas Gantung Diri di Jembatan Ampera

Diberitakan sebelumnya, Jumat 9 September 2016, Kapolda Sumsel telah menetapkan ‘JA’ sebagai tersangka. Penetapan tersangka terhadap ‘JA’ berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan penyidik Polda Sumsel bersama penyidik Mabes Polri, di Mabes Polri.

“Dari hasil gelar perkara di Mabes Polri untuk status ‘JA’ sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu dilakukan karena unsur-unsur pidananya sudah terpenuhi bahkan lebih,” ungkap Kapolda saat itu.

Bahkan dalam dugaan kasus ini ‘JA’ sudah diperiksa sebagai saksi selama dua hari berturut-turut di Polda Sumsel yakni, Kamis 25 Agustus 2016 dan Jumat 26 Agustus 2016. Kemudian setelah ditetapkan sebagai tersangka, selama dua hari berturut-turut yakni, Senin 19 September 2016 dan Selasa 20 September 2016 ‘JA’ juga telah menjalani pemeriksaan penyidik dengan status tersangkanya.

Usai menjalani pemeriksaan, saat itu ‘JA’ mengungkapkan, jika dirinya akan mematuhi prosedur hukum terkait dugaan kasus yang kini menjeratnya.

“Saya mematuhi prosedur hukum dan saya sudah dimintai keterangan, serta saya sudah berikan keterangan itu kepada penyidik,” ujar ‘JA’ waktu itu. (ded)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Decky Canser

Avatar

Lihat Juga

KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain Perkara Djoko Tjandra

Jakarta, KoranSN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelaah berkas dokumen perkara Djoko Soegiarto Tjandra yang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.