Kapolda Sumsel Janji Tak Tebang Pilih Pidanakan Pelaku Karhutla





Kapolda Sumsel, Irjen Pol Agung Budi Maryoto. (Foto-Dedy/koransn)

Palembang, KoranSN

Kapolda Sumsel, Irjen Pol Agung Budi Maryoto, Selasa (24/1/2017) berjanji, jika dirinya tak tebang pilih mempidanakan pelaku kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumsel baik dari perorangan maupun perusahaan.

Hal tersebut diungkap Kapolda usai melakukan rapat koordinasi penanggulangan Karhutla di Aula Catur Sakti Mapolda Sumsel.

Menurut Kapolda, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), dalam penegakkan hukum kasus Karhutla, jika pihak kepolisian mendapati dua alat bukti yang cukup maka tak ada kompromi.

“Baik perorangan maupun perusahaan, kita tidak tebang pilih. Pokoknya, jika unsur pidananya terpenuhi, ada kelalaian dan kesengajaan maka pelakunya kita proses hukum,” tegasnya.

Disinggung bagaimana dengan kasus Karhutla tahun 2015 lalu yang diduga melibatkan sejumlah perusahaan di Sumsel, yang penanganan kasusnya ditangani Polda Sumsel namun hingga kini belum terselesaikan?

Dikatakan Kapolda, untuk penanganan kasus Karhutla yang lama juga akan dilihat oleh pihaknya untuk mengetahui, apa yang menjadi kendala hingga saat ini perkara tersebut belum terselesaikan.

“Kita lihat, yang belum apa dan apa masalahanya. Jika berkasnya belum lengkap atau masih P19, masih ada kekurangan, ya kita lengkapi,” ujar Kapolda Sumsel.

Baca Juga :   Hasto Paparkan Pemikiran Geopolitik Bung Karno Kepada Mahasiswa USU

Lebih jauh dikatakan Kapolda, sedangkan terkait rapat koordinasi penanggulangan Karhutla di Polda Sumsel yang juga dihadiri Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin, merupakan rapat koordinasi pencegahan Karhutlah sesuai arahan Presiden RI.

“Dalam rapat itu kita melakukan koordinasi untuk melakukan sosialisasi dan patroli terpadu tiga pilar, yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan. Hal ini dilakukan, karena keterangan dari BMKG untuk wilayah Sumsel di bulan April ini berpotensi terjadinya hotspot. Selain itu, karena Sumsel saat ini statusnya sudah tanggap darurat maka jika satu minggu atau 14 hari hujan tidak turun, akan dilakukan water booming. Ini dilakukan agar hotspot jangan sampai muncul, sebab jika telah muncul, susah untuk memadamkan hotspot tersebut,” papar Kapolda.

Sementara Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin menegaskan, sesuai perintah Presiden RI, untuk pihak perusahaan yang terbukti membuka lahan dengan cara membakar maka tidak ada kompromi.

“Perintah Presiden, tidak ada kompromi, kalau memang salah maka izinya dicabut,” tegas Gubernur.

Terkait Karhutla, lanjut Gubernur, Presiden RI baru-baru ini telah mengumpulkan 9 Gubernur, Kapolda dan juga Pangdam untuk mendengarkan arahan dari Presiden untuk melakukan pencegahan Karhutla.

Baca Juga :   Startup Studio Indonesia "Batch" 2 Masuki Tahap Akhir

“Oleh karena itu tidak boleh ada lagi kebakaran hutan dan lahan di Sumsel. Apalagi di tahun 2017 ini kemarau lebih panjang, untuk itu harus hati-hati. Sedangkan untuk status Sumsel saat ini telah kita tetapkan menjadi tanggap darurat. Status ini merupakan payung hukum dari instasi pusat agar dapat membantu kita, seperti water booming. sebab, kalau belum tanggap darurat maka mereka belum bisa membantu,” jelasnya.

Dilanjutkan Gubernur, di Sumsel sendiri ada lima daerah yang menjadi prioritas rawan terjadinya Karhutla. Kelimanya yakni; OKI, OI, Musi Banyuasin, Banyuasin dan Muara Enim.

“Namun walau hanya lima daerah, bukan berati daerah lain tidak diperhatikan. Hanya saja, di lima daerah ini memiliki lahan gambut yang bila terbakar susah dipadamkan. Sementara untuk daerah lainnya hanya memiliki lahan mineral dan itu mudah dipadamkan jika terbakar,” tandasnya. (ded)





Publisher : Apriandi

Lihat Juga

BMKG: Waspadai Gelombang Tinggi di Wilayah Perairan NTB

Lombok Tengah, KoranSN Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau warga mewaspadai potensi gelombang tinggi …

error: Content is protected !!