Suara Nusantara Berkarya Untuk Negeri
Palembang, SN
Partai Amanat Nasional (PAN) memastikan tidak akan ikut campur terkait permasalahan kadernya yang tengah tersandung kasus dugaan suap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banyuasin tahun 2014, dan pengesahan APBD Kabupaten Muba tahun anggaran 2015. Partai berlambang matahari terbit tersebut menyerahkan sepenuhnya kasus hukum itu kepada penegak hukum.
Hal ini diungkapkan Ketua DPP PAN, Zulkifli Hasan ditemui usai membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PAN Sumsel, di Hotel Swarna Dwipa Palembang, Minggu (6/9).
“Kita ini negara hukum, kalau ada masalah maka kita serahkan kepada hukum dan peraturan yang berlaku,” katanya.
Ia juga mengajak semua pihak untuk tidak berfikir negatif terhadap Ketua DPRD Muba yang juga Politisi PAN, Riamon Iskandar, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Soal Ketua DPRD Muba, saya minta kita semua tidak berprasangka buruk dulu. Sebaiknya, kita tunggu dulu hasil pemeriksaannya bagaimana. Karena tidak ada yang tahu persis kondisinya,” ujar Zulkifli.
q Muswil PAN Sumsel Belum Hasilkan Ketua
Sementara itu, Muswil DPW PAN Sumsel belum menghasilkan pimpinan DPW PAN Sumsel untuk masa jabatan 2015-2020. Pasalnya, hingga Muswil ditutup, tidak ada kata sepakat dari 4 formatur yang ditunjuk pusat, mengenai posisi ketua DPW PAN kedepan.
Hal ini dibenarkan oleh Ketua Panitia Muswil PAN Sumsel, Abdul Azis Kamis. Ia mengatakan, DPP PAN telah membacakan tim formatur DPW PAN Sumsel, masing-masing Iskandar SE, Supadmi Kohar, Nico Pransisco dan Mardiansyah.
“Tim formatur telah dibacakan oleh DPP. Akan tetapi hasinya belum diketahui,” kata Azis.
Sebelumnya, Ketua DPP PAN, Zulkifli Hasan dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan sila ke 4 dari pancasila yang isinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawartan dan perwakilan. Maka dalam pemilihan ketua DPW ini pihaknya memilih menggunakan permusyawaratan dan perwakilan.
“Oleh sebab itu, untuk pertama kalinya kita tidak memilih ketua langsung, tetapi kita memilih berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Kalau dulu muswil agak gaduh, maka sekarang jangan adalagi kegaduhan. Beri contoh yang baik, dan tunjukan kalau PAN beretika, sehingga pantas jadi pemimpin dinegeri ini,” ujarnya.
Untuk masalah pimpinan DPW, DPP PAN akan mengeluarkan 4 formatur ditambah satu nama dari DPP. Mereka inilah yang nantinya akan rapat untuk menentukan posisi ketua, wakil ketua, sekretaris, maupun bendahara.
“Apabila tidak ada kata sepakat, maka keputusannya dikembalikan ke DPP, akan tetapi sejauh ini semuanya bisa diselesaikan oleh daerah,” katanya. (awj)
