Kawal Penggunaan Dana Desa, Kejari PALI Bentuk Pos Pelayanan Hukum



Yunita Arifin. (foto-anasrul/koransn.com)

PALI, KoranSN
Dalam mengawal penggunaan Dana Desa (DD) Kejaksaan Negeri Kabupaten PALI bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan biro hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten PALI akan membentuk pos pelayanan aspiratif hukum di desa-desa yang ada di Kabupaten PALI.

Hal itu dikatakan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri PALI Yunitha Arifin, SH MH ketika dijumpai Suara Nusantara di selah kegiatannya usai memberikan pendidikan hukum dalam acara sosialisasi peraturan perundangan-undang Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa, Kamis (16/11/2017) bertempat di aula kantor Bupati PALI.

Dijelaskan Yunita, bahwa ada beberapa indikasi terjadinya penyimpangan dana desa yang kerap terjadi. Yakni, terjadinya mark up atau penggelembungan harga dari harga yang sewajarnya, kemudian duplikasi anggaran terhadap suatu perkerjaan yang sudah dilakukan dengan menggunakan anggaran Pemda kemudian digunakannya dana desa pada satu pekerjaan.

“Selain itu, adanya kepentingan pribadi dari kepala desa atau perangkat desanya. Seperti dana desa yang dipinjam dan juga adanya titipan proyek yang mana munculnya fee atau upah tertentu. Ini yang riskan sering terjadi, dan itu jelas sudah menyalahi aturan PP No 60 tahun 2014,” terangnya.

Ia juga mengatakan bahwa selain pendampingan hukum dan pelayanan aspiratif masyarakat, pos tersebut juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk pendidikan hukum.

“Dua minggu sekali atau satu bulan sekali kita datangi ke desa. Bisa juga digunakan untuk pengaduan ataupun laporan masyarakat terkait sengketa hukum. Karena masyarakat juga terkadang merasa takut terlebih dahulu ketika berurusan dengan kejaksaan. Makanya kita akan sosialisasi ke desa-desa secara persuasif,” bebernya.

Baca Juga :   Bantuan IPLT Diserahterimakan

Dirinya juga mengatakan sejauh ini belum ada laporan terkait penyimpangan dana desa di kabupaten PALI.

“Sampai sejauh ini belum ada laporan terkait penyimpangan dana desa, namun kita tetap melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa,” tandasnya. (ans)



Publisher : Imam Ndn

Lihat Juga

Bupati Panca Janjikan Umroh Untuk Dewan Hakim dan Juara MTQ

Indralaya,KoranSN Untuk memberikan penghargaan dan motivasi terhadap Dewan hakim dan pemenang peserta MTQ XXX tingkat …

error: Content is protected !!