Kecipratan Fee, Ketua DPRD Muara Enim dan Plt Kadis PUPR Jadi Tersangka OTT Suap Bupati Ahmad Yani



Suasana saat KPK menggelar ungkap kasus penangkapan tersangka ‘AHB’ dan ‘RS’. (Foto-Humas KPK)

Palembang, KoranSN

Kecipratan uang fee dari kontraktor Robi Okta Fahlefi (terpidana) dalam perkara suap 16 paket proyek membuat Ketua DPRD Muara Enim, ‘AHB’ dan Plt Kepala Dinas PUPR Muara Enim, ‘RS’ dijadikan tersangka oleh KPK dan dilakukan penahanan.

Jubir KPK, Ali Fikri membenarkan jika dalam dugaan kasus ini ‘AHB’ dan ‘RS’ telah menerima uang fee tersebut.

“Dimana untuk tersangka ‘AHB’ selaku Ketua DPRD Muara Enim menerima uang fee sebesar Rp 3,031 miliar, sedangkan tersangka ‘RS’ menerima uang Rp 1,115 miliar dan satu unit telepon genggam. Semua pemberian tersebut merupakan komitmen fee atas 16 paket proyek pekerjaan di Kabupaten Muara Enim yang didapatkan oleh kontraktor Robi Okta Fahlefi,” katanya kemarin.

Menurutnya, untuk itulah hasil pengembangan penyidikan dari tersangka sebelumnya, yakni Ahmad Yani dan Elvin Mucktar (keduanya masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang) serta kontraktor Robi Okta Fahlefi (terpidana), ‘AHB’ dan ‘RS’ ditetapkan sebagai tersangka baru dalam perkara tersebut.

Baca Juga :   15 Tahanan Kabur Terus Dikejar, Melawan Berakhir di Kamar Mayat!

“Bahkan kini kedua tersangka tersebut telah ditahan di Rutan Cabang KPK yang berada di Gedung KPK Kavling C1 Jakarta. Penahanan kedua tersangka setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik KPK. Keduanya ditahan selama 20 hari kedepan, terhitung sejak tanggal 27 April 2020 hingga 16 Mei 2020,” paparnya.

Dilanjutkannya, sebelum dilakukan penahanan awalnya tersangka ‘AHB’ dan ‘RS’ lebih dulu ditangkap penyidik KPK di Kota Palembang, Minggu (26/4/2020).

“Dalam kasus ini kedua tersangka disangkakan Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,” tandasnya.

Baca Juga :   Polisi Ringkus Pelaku Penikaman

Diberitakan sebelumnya, Minggu pagi (26/4/2020) KPK didampingi penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumsel melakukan penangkapan terhadap Plt Kadis PUPR Muara Enim ‘RS’, dan Ketua DPRD Muara Enim, ‘AHB’ di Kota Palembang. (ded)

Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Jumlah Hakim Kurang Lengkap, Sidang Najib Cs Tersangka Kasus Masjid Sriwijaya Ditunda

Palembang, KoranSN Majelis Hakim yang diketuai Yoserizal SH MH, Senin (17/1/2022) menunda sidang perdana Akhmad …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.