Kejari Dalami Tersangka Baru Dugaan Korupsi Lift BPKAD Palembang

Andi Andri Utama. (foto-dedy/koransn.com)

Palembang, KoranSN

Jaksa penyidik Kejari Palembang masih terus mendalami tersangka baru dalam dugaan kasus korupsi lift Kantor BPKAD Palembang tahun 2015. Demikian dikatakan Kasi Pidsus Kejari Palembang, Andi Andri Utama, Minggu (30/12/2018).

Menurut Andi, dalam dugaan kasus ini memang baru dua tersangka yang ditetapkan yakni; Anda Rani Murbiastuti selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang kini menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Sekretariat Daerah Pemkot Palembang dan Mardjuki selaku pihak rekanan. Bahkan keduanya, saat ini sedang menjalani proses persidangan sebagai terdakwa.

“Dikarenakan kedua terdakwa ini dalam proses persidangan, makanya kami masih dalami untuk tersangka baru pada dugaan kasus korupsi lift tersebut,” kata Andi.

Lebih jauh Andi mengungkapkan, dalam mendalami penyelidikan untuk penetapan tersangka baru pihaknya selaku jaksa penyidik masih melakukan kajian-kajian.

“Jadi saat ini kami melakukan kajian untuk penetapan calon tersangka baru, nanti kalau sudah ada yang ditetapkan akan kita informasikan,” ungkapnya.

Selain melakukan kajian lanjut Andi, untuk menetapkan tersangka baru tersebut pihaknya juga masih menunggu perkembangan fakta-fakta dari persidangan terdakwa Anda Rani Murbiastut dan Mardjuki.

“Dari itulah penetapan tersangka baru tersebut masih terus didalami dengan kajian dan fakta-fakta persidangan, jika sudah rampung barulah kita tetapkan tersangka barunya,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, dalam dugaan kasus ini terdakwa Anda Rani Murbiastuti dan Mardjuki didakwa Jaksa Penutut Umum (JPU) dalam persidangan dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 55 subsider Pasal 3 dan Pasal 9 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa Penuntut Umum, Andi Andri Utama yang juga Kasi Pidsus Kejari Palembang saat membacakan dakwaan kedua terdakwa dalam persidangan sebelumnya mengungkapkan, terjadinya dugaan kasus ini bermula saat terdakwa Anda Rani Murbiastuti ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan pengadaan lift di Kantor BPKAD Kota Palembang tahun 2015 berdasarkan keputusan Kepala BPKAD Kota Palembang saat itu.

Baca Juga :   Oknum Mahasiswa di Palembang Jadi Otak Bobol Rumah

“Dengan ditunjuknya sebagai PPK, selanjutnya terdakwa Anda Rani Murbiastuti melakukan kontrak kepada terdakwa Mardjuki selaku pihak rekanan, hingga terdakwa Mardjuki melakukan pengerjaan lift pada Kantor BPKAD Palembang tersebut,” jelasnya.

Diungkapkan Andi, namun dalam pengerjaanya terdakwa Mardjuki membeli lift di Cina, yang dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi ahli diketahui jika lift tersebut tidak sesuai spesifikasi hingga membuat kerugian negara.

“Adapun spesifikasi yang tidak sesuai tersebut yakni terkait beban angkut. Dimana seharusnya lift tersebut bisa mengakut 8 orang dalam 1 kali angkut, namun dari hasil pemeriksaan diketahui jika lift tersebut tidak dapat mengangkat beban 5 orang melainkan hanya 4 orang. Selain itu, power volts pada lift tersebut juga tidak sesuai dengan spesifikasinya,” katanya.

Masih dikatakan JPU, dari itulah terdakwa Anda Rani Murbiastuti dan Mardjuki telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, baik orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan ataupun turut melakukan perbuatan tindak pidana korupsi.

“Selain itu dalam dugaan kasus ini terdakwa Anda Rani Murbiastuti selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 dalam menentukan spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta rancangan kontrak,” tegasnya.

Baca Juga :   21 Ton Tepung Tapioka & 1 Ton Bawang Goreng Illegal Asal Cina Diungkap

Dari itulah lanjut JPU, perbuatan terdakwa Anda Rani Murbiastuti dan terdakwa Mardjuki tersebut telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Undang – Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 (ke-1) KUHP.

Untuk diketahui, adapun nilai proyek pengadaan lift di Kantor BPKAD Kota Palembang tahun 2015 tersebut yakni senilai Rp 1,4 miliar. Dari hasil penyelidikan jaksa Kejari Palembang ditemukan bukti dugaan terjadinya pidana korupsi dalam proyek tersebut yang membuat negara mengalami kerugian, hingga akhirnya jaksa menetapkan Anda Rani Murbiastuti dan Mardjuki sebagai tersangka dalam dugaan kasus ini.

Selama proses penyidikan hingga dilakukan tahap dua dari jaksa penyidik ke jaksa penuntut umum, Anda Rani Murbiastuti dan Mardjuki tidak ditahan oleh jaksa. Hal ini dikarenakan jaksa menilai keduanya kooperatif, tidak menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatan yang sama.

Namun saat keduanya menjalani sidang perdana di PN Tipikor Palembang, keduanya ditahan Majelis Hakim di Rutan Merdeka dan Rutan Klas I A Pakjo Palembang. (ded)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Artis Sinetron RR Diamankan Polisi Diduga Terkait Narkoba

Jakarta, KoranSN Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengamankan seorang pemain sinetron berinisial RR lantaran …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.