Kejati Bidik Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan Pelabuhan Dalam Indralaya

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumsel Zet Tadung Allo didampingi Kasi Penkum Khaidirman, Kasi Penyidikan Hendri Yanto, dan Kasubsi Humas Fadli Habibi saat memberikan keterangan pers di Kejati Sumsel. (Foto-Dedy/KoranSN)

Palembang, KoranSN

Pasca penggeledahan Kantor Dinas PUPR Ogan Ilir terkait dugaan kasus korupsi proyek Jalan Pelabuhan Dalam Indralaya tahun 2017. Kini Kejati Sumsel membidik tersangka dalam perkara tersebut.

Hal itu terungkap saat Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumsel Zet Tadung Allo didampingi Kasi Penkum Khaidirman, Kasi Penyidikan Hendri Yanto, dan Kasubsi Humas Fadli Habibi memberikan keterangan pers di Kejati Sumsel, Jumat (18/9/2020).

“Untuk tersangka yang akan ditetapkan sudah ada dipikiran kami semua. Sekarang Jaksa Penyidik sedang melakukan analisa untuk menetapkan tersangkanya,” tegas Aspidsus Kejati Sumsel, Zet Tadung Allo.

Menurutnya, terkait penggeledahan yang dilakukan Tim Jaksa Penyidik Kejati Sumsel, Kamis (17/9/2020) di Kantor Dinas PUPR Ogan Ilir pihaknya mengamankan barang bukti berupa dokumen.

Baca Juga :   Kerugian Negara Tangungjawab Pejabat yang Berkompetensi Mengeluarkan Anggaran

“Sebenarnya ada dua lokasi yang digeledah, yakni di Dinas PUPR dan di Kantor BPKAD Ogan Ilir. Namun untuk penggeledahan di BPKAD kita gagal melakukannya karena ada penolakan dari kepala dinasnya. Sebenarnya penolakan ini masuk dalam pidana menghalangi proses penyidikan, namun kami tidak mengharapkan itu. Sebab, kami fokus pada perkara dugaan kasus korupsi Jalan Pelabuhan Dalam Indralaya tahun 2017 ini saja,” paparnya.

Lebih jauh dikatakannya, apalagi dalam perkara ini audit kerugian negaranya sudah keluar, yakni sebesar Rp 3,2 miliar dari total nilai proyek sebesar Rp 18 miliar.

“Adapun modus operandi dalam perkara ini hingga menimbulkan kerugian negara, yakni mengurangi volume pekerjaan dan juga ada pelanggaran ketentuan kontrak kerja kontraktor karena diduga tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa,” tandasnya.

Baca Juga :   Lengkapi Berkas Ketua DPRD, KPK Periksa Kadis PUBM Muba

Diberitakan sebelumnya, Jaksa Penyidik Kejati Sumsel, Kamis (17/9/2020) menggeledah Kantor Dinas PUPR Kabupaten Ogan Ilir terkait dugaan kasus korupsi proyek peningkatan Jalan Pelabuhan Dalam Indralaya tahun 2017 dengan nilai anggaran Rp 18 miliar. (ded)

 

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Apriandi

Avatar

Lihat Juga

KPK Dalami Keterlibatan Juarsah Dalam Kasus OTT Bupati Muara Enim

Palembang, KoranSN Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Ricky BM, Selasa (20/10/2020) mengatakan, jika pihaknya saat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.