Kemenag: Buku Agama Harus “Ditashih” Kemenag Cegah Radikalisme

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Kamaruddin Amin (kanan) saat menjadi pembicara. (foto-antaranews)

Jakarta, KoranSN

Kementerian Agama (Kemenag) mengimbau agar masyarakat yang melakukan kegiatan perbukuan keagamaan agar segera mengesahkan buku yang ditulisnya ke Kemenag.

Hal itu dilakukan dalam rangka mencegah radikalisme berkembang lewat materi atau konten agama yang disalahtafsirkan oleh pihak yang terdampak radikalisme.

“Misalnya, buku pengayaan yang ditulis oleh masyarakat. Itu boleh saja, tapi harus di-tashih dulu. Harus disahkan (Kementerian Agama),” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kamaruddin Amin di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta, Senin (11/11/2019).

Ia mengatakan, berdasarkan Pasal 6 Ayat 3, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, maka buku yang bermuatan keagamaan menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Buku yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama menurut Pasal 6 ayat 2 UU Sistem Perbukuan itu ialah buku yang digunakan dalam pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus.

Baca Juga :   TNI Ultimatum OPM Pembantai Pekerja Trans Papua: Segera Menyerah!

Tak hanya buku pendidikan agama yang diproduksi masyarakat namun juga buku-buku pendidikan agama yang ditulis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan di-review bahkan ditulis ulang oleh Kementerian Agama.

“Dulu buku agama di sekolah, kan ditulis oleh Kemendikbud. Undang-Undang (Sistem) Perbukuan memberikan amanat kepada Kementerian Agama yang melakukan penulisan buku. Karena Kementerian Agama yang (ditugaskan) menulis, maka akan ditulis ulang,” kata Kamaruddin.

Ia menambahkan buku agama tersebut ditulis dengan sejumlah penyesuaian materi atau konten yang diperbarui dari buku Pendidikan Agama Islam (PAI) terbitan sebelumnya.

“Konten yang berpotensi disalahpahami, dan konten yang tidak sesuai dengan visi Kementerian Agama dan visi Indonesia, itu di-review,” ujar Kamaruddin.

Baca Juga :   KPAI: Grup Komunitas Gay di Garut Mencengangkan

Materi keagamaan yang tidak sesuai dengan visi beragama yang moderat, atau ditafsirkan dengan cara bertentangan dengan konstitusi juga akan di-review sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran.

Materi tersebut, kata Kamaruddin, misalnya soal khilafah dan amalan tahlilan.

Kamaruddin mengatakan, peluncuran buku agama yang ditulis ulang Kementerian Agama untuk semua jenjang pendidikan mulai dari SD hingga SMA itu akan dilakukan langsung oleh Menteri Agama Fachrul Razi pada akhir Desember.

“Ada 155 buku yang sedang kami siapkan. Insya Allah akhir tahun ini bisa diluncurkan oleh Menteri Agama,” kata Kamaruddin. (antara/awj)

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Satgas: 53 Zona Risiko Tinggi COVID-19

Jakarta, KoranSN Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan sebanyak 53 zona …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.