Kemenag Butuh 17.175 CPNS







Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin. (foto-net/vivanews.com)

Jakarta, KoranSN

Kementerian Agama akan menerima sejumlah 17.175 calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara serentak pada 19 September 2018.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, ada tiga hal yang harus dimiliki oleh CPNS Kementerian Agama.

Pertama, Lukman menginginkan agar CPNS memiliki kompetensi profesional yang dibutuhkan oleh satuan kerja, terlebih lagi formasi yang dibuka paling banyak untuk guru dan dosen. “Cermati betul bahwa yang terpilih nanti adalah yang memiliki kompetensi tinggi sesuai dengan pos dan bidangnya,” kata Lukman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Kedua, CPNS Kemenag harus memiliki komitmen keagamaan, dalam arti mereka yang diterima nanti tidak lagi punya masalah dengan persoalan keagamaan.

Selain itu, kata dia, CPNS memiliki pemahaman keagamaan yang moderat. “Mereka harus paham dan memiliki pengalaman keagamaan yang baik. Mereka yang moderat yang dapat menjadi role model bagi masyarakat luas,” ujarnya.

Para CPNS Kemenag juga harus memiliki komitmen kebangsaan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“CPNS Kemenag harus punya pemahaman memadai, syukur-syukur pemahaman yang baik tentang apa itu Pancasila, apa itu konstitusi kita, NKRI, Bhineka Tunggal Ika,” ujarnya.

Baca Juga :   Pendekar Indonesia: Dibutuhkan Calon Presiden Paham Geopolitik

Sebelumnya, Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Ahmadi menyampaikan, proses rekrutmen CPNS Kemenag akan menjadi etalase proses rekrutmen CPNS secara nasional.

Ahmadi merinci, dari 59.309 formasi CPNS 2018 yang ditetapkan untuk 76 kementerian dan lembaga, sebanyak 17.175 formasi atau 29 persen ditetapkan untuk Kementerian Agama. (vivanews)







Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Puncak Peringatan Hari Kekayaan Intelektual 2024, Kanwil Kemenkumham Sumsel Hadiri Forum Indikasi Geografis Nasional

Jakarta, KoranSN Mewakili Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ika Ahyani Kurniawati …

error: Content is protected !!