Kemenag: Jangan Percaya Umroh dengan Harga Murah

Kakanwil Kemenag Sumsel, HM Alfajri Zabidi (kedua dari kanan) saat memberikan keterangan pers. (foto-anton/koransn.com)

Palembang, KoranSN

Kepala Kemenag Sumsel, H.M. Alfajri Zabidi mengingatkan masyarakat Sumsel untuk tidak mudah mempercayai biaya umroh dengan harga murah, mengingat banyaknya penipuan berkedok travel umroh dengan harga dibawah standar.

Pernyataan ini tidak terlepas dari penundaan keberangkatan 1660 jamaah umroh Abu Tours asal Palembang. Rencananya, 1660 jamaah itu mulai diberangkatkan pada Januari lalu, namun ditunda hingga rencananya Februari ini. Total ada 7523 jamaah umroh asal Sumsel yang mendaftar di Abu Tours.

“Ini jadi pelajaran bagi warga Sumsel, yang biaya murah itu belum pasti berangkat. Kedepan, kita akan sempurnakan standar biaya minimal perjalanan umroh sebesar Rp 20 juta,” kata Alfajri dalam keterangan persnya, Senin (5/2/2018).

Ia meminta, Abu Tours memastikan keberangkatan jamaah umroh yang telah mendaftar, sehingga masyarakat tenang. “Total ada 7523 jamaah Abu Tours asal Sumsel yang reschedule. Mereka ini mayoritas jamaah yang berangkat dengan harga promo mulai dari Rp 16 juta hingga Rp 18 juta,” ungkap Alfajri.

Baca Juga :   Kemenkumham Sumsel Tinjau Akurasi SOP untuk Peningkatan Kualitas Layanan

Dikatakannya, dengan kasus Abu Tours yang mencuat, total ada tiga biro perjalanan lagi yang bermasalah, diantaranya First Travel dan Solusi Balad Lumampah (SBL) yang berpusat di Bandung.

“Mereka ini belum ada yang terdaftar di Kemenag Sumsel, padahal mereka beroperasional disini. Ini patut kita sayangkan. Kita himbau biro perjalanan haji dan umroh ini mendaftar di Kemenag,” ujarnya.

Sejauh ini, yang sudah terdaftar di Kemenag, ada 9 biro perjalanan yang berkantor pusat di Palembang, dan 16 biro perjalanan cabang dari provinsi lain.

Sementara itu, perwakilan Abu Tours dari kantor pusat Makassar, Andi Akbar Asban memastikan, Abu Tours akan bertanggung jawab dengan penundaan keberangkatan ini. Ia memastikan semua jamaah akan diberangkatkan.

“Jadi bukan pembatalan, tapi hanya reschedule (ditunda). Untuk keberangkatan dari Januari diundur ke Februari, nanti akan kita rilis jadwal keberangkatan dan semua yang terkait pada tanggal 8 Januari,” ungkap Andi Akbar.

Baca Juga :   OPTIMALKAN PAD, BANK SUMSEL BABEL SIAP DUKUNG KPK

Ia mengatakan, dalam rilis itu, akan ada keterangan detail, baik soal jadwal pemberangkatan, ada juga penambahan biaya pemberangkatan, termasuk bagi jamaah yang ingin membatalkan keberangkatan, akan ada pengaturan refund (pengembalian dana).

“Pasti akan ada penambahan dana, tapi jumlahnya kita belum tahu, nanti tanggal 8 semuanya akan kita tuangkan di memo, termasuk bagi jamaah yang meminta refund,” ungkap Akbar.

Ia memastikan, keberangkatan jamaah umroh akan dilakukan secara bertahap mulai tanggal 10 Januari hingga bulan Ramadhan nanti (Juni).

Ia menjelaskan, penundaan keberangkatan ini, disebabkan adanya penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 5 persen oleh pemerintah Arab Saudi. Kondisi ini membuat meningkatnya biaya haji dan umroh.

“Penundaan pemberangkatan jamaah umroh ini memang berawal dari penerapan pajak 5 persen ini,” pungkas Andi Akbar. (awj)







Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Penyuluh Hukum Madya Kanwil Kemenkumham Sumsel Jadi Narasumber di Polda Sumsel

Palembang, KoranSN Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkumham Sumsel, Nursyiah menjadi narasumber pada kegiatan Peniadaan/Kekerasan …

error: Content is protected !!