Kementrian Agraria Siapkan Peta Zona Nilai Tanah Tunggal







Kakanwil BPN Sumsel Arif Pasha saat memberikan keterangan. (foto-anton/koransn.com)

Palembang, KoranSN

Direktorat Jendral Kementrian Agraria sedang menyiapkan peta zona nilai tanah tunggal untuk menggantikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dinilai sudah tak relevan lagi.

Direktur Penilaian Tanah Dirjen Kementrian Agraria, Sentot Sudirman menilai, NJOP sudah tidak dapat dijadikan patokan harga jual tanah, karena sudah lama sekali tidak di update. Pada kenyataannya, NJOP sudah tertinggal atau terlalu rendah jika dibandingkan dengan nilai jual tanah sebenarnya.

“Hasil riset kami, harga jual tanah itu (NJOP), 3 sampai 6 kali lebih rendah dari nilai pasar,” terang Sentot usai pelaksanaan Bimtek Peningkatan Ketrampilan Penilaian Tanah Bidang Pengadaan Tanah, bertempat di Hotel Aston, Senin (7/8/2017).

Kondisi ini menurut Sentot, menjadikan negara berpotensi kehilangan income (pemasukan) yang sangat besar. “Kedepan, kami di Direktorat Kementrian Agraria, memiliki tugas untuk membuat peta zona nilai tanah. Peta ini digunakan untuk penerimaan negara bukan pajak,” ungkapnya.

Lanjut Sentot, kedepan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait sinkronisasi nilai jual tanah. “Mudah-mudahan nanti pemerintah daerah menyetujui program kami ini. Kami berharap program ini nantinya dapat segera diterapkan, agar tercipta keadilan,” harap Sentot.

Sementara Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel, Arif Pasha mengatakan, saat ini BPN sedang melaksanakan program strategis yang menjadi program nasional pemerintah, yakni ruas jalan tol Palembang – Indralaya sepanjang 22 Km, ruas jalan tol Pematangpanggang – Kayuagung sepanjang 77 Km, ruas jalan tol Kayuagung – Betung sepanjang 112 Km, ruas jalan tol Palembang – Tanjung Api-api, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api, pengadaan tanah Bendungan Tiga Haji di OKU Selatan dan pengadaan tanah PLN.

Baca Juga :   15 Narapidana di Sumsel Terima Remisi Khusus Hari Raya Nyepi

Ia mengaku mendapat sejumlah kendala dalam pembebasan lahan terkait program pembangunan tersebut. “Kendalanya terkadang memang pemerintah daerah yang tidak mempunyai dana untuk pembebasan. Selain itu, banyak juga lahan warga yang tumpang tindih, sehingga memperlambat proses pembebasan lahan, bahkan terkadang masalah ini harus kita bawa ke pengadilan,” pungkasnya. (awj)







Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Baru Dilantik, Pj Walikota Ucok Abdul Rauf Langsung Cek Pasar Tertua di Palembang

Palembang, KoranSN Ucok Abdul Rauf Penjabat (Pj) Walikota Palembang mengantikan Ratu Dewa yang kembali menempati …

error: Content is protected !!