Kemlu: Indonesia Bantu Tangani Masalah Pengungsi Berdasar Kemanusiaan





Perwakilan UNHCR di Indonesia Thomas Vargas (kiri), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah (tengah) dan Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Achsanul Habib (kanan) dalam konferensi pers di Jakarta. (foto-antaranews)

Jakarta, KoranSN

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah menegaskan bantuan yang diberikan pemerintah untuk penanganan masalah pengungsi, khususnya mereka yang transit di Indonesia, didasarkan pada asas kemanusiaan.

“Indonesia bukan negara pihak Konvensi Pengungsi, tetapi kita punya perhatian besar pada masalah kemanusiaan. Untuk itu, Indonesia memberi yang terbaik untuk ikut membantu menyelesaikan masalah pengungsi,” ujar Faizasyah di Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Baca Juga :   Hong Kong Petakan Syarat Kartu Vaksin COVID di Tengah Lonjakan Kasus

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dilaksanakan Kemlu RI bersama perwakilan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) di Indonesia untuk menanggapi masalah ratusan pengungsi asing yang transit di Indonesia dan melakukan unjuk rasa di depan kantor perwakilan UNHCR di Jakarta pekan lalu.

Meskipun bukan negara pihak atau penandatangan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, namun Indonesia sebagai negara transit terus berupaya menolong para pengungsi yang transit untuk menuju ke negara-negara tujuan atas dasar kemanusiaan.

Baca Juga :   KPU Kazakhstan Sediakan Surat Suara Versi Braille

Menurut Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Achsanul Habib, pemerintah Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 karena hal itu harus menjadi suatu keputusan nasional yang dipertimbangkan bersama, bukan hanya oleh pemerintah.

Selain itu, Indonesia sebagai negara berkembang belum memiliki kapasitas untuk penanganan pengungsi, terutama dalam hal penempatan atau pemukiman kembali (resettlement).

“Setiap kami mengatasi masalah pengungsi, dasarnya adalah kemanusiaan. Kami memberikan perhatian lebih kepada kaum-kaum yang rentan, seperti anak-anak dan ibu hamil,” jelas dia.

Untuk itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden No.125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang menegaskan alur upaya penyelamatan hidup pengungsi pada situasi darurat, terutama mendorong penyediaan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi. (Antara/ags)







Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Banjir di Selatan Brasil Tewaskan 126 Orang

Mexico City, KoranSN Angka kematian akibat banjir di negara bagian Rio Grande do Sul di …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!