Kenormalan Baru Perlu Disiasati Bersama

Muhamad Nasir Dosen Universitas PGRI Palembang dan Kandidat Doktor UNJ .(foto-istimewa)

PANDEMI Covid19 masih bergejolak. Wacana kenormalan baru telah digulirkan. Bagaimana dunia pendidikan meresponnya, tentu perlu kehati-hatian.

Mal dan pusat perbelanjaan bisa saja mulai dibuka. Akses ekonomi boleh saja mulai digerakkan. Karena, bagaimana pun memang roda kehidupan harus tetap hidup. Makanya, protokol kesehatan memang harus diperkuat.

Melihat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), nyata mulai dilonggarkan pada tahap kedua dan seterusnya. Dan masyarakat sepertinya menyambut kelonggaran itu dengan senang hati. Di era menjelang kenormalan baru, baik di daerah seperti Sumatera Selatan, maupun secara nasional, tentu berbagai pertanyaan menyeruak. Akan seperti apakah dan bagaimanakah, pasca pandemi ini.

Padahal, pandemi ini sendiri belum berakhir. Akankah, setelah ini konsidi mencapai puncak dan kondisi melandai sampai akhirnya mereda. Atau bahkan akan terjelma tahap kedua. Seperti sudah diprediksi berbagai pihak.

Data terakhir di Sumsel, Senin (22/06/2020) masih ditemukan penambahan 60 terpapar baru. Hingga total tercatat 1.839. Sementara secara nasional, masih ada penambahan 954 terpapar hingga total 46.845 penderita.

Lalu Selasa (23/6/2020) korban terpapar baru bertambah 16 orang di Sumsel. Hingga total 1.855. Secara nasional juga terdapat penambahan 1.051 orang sehingga total ada 47.896 penderita.

Kondisi ini tentu saja memberikan gambaran masih dibutuhkan kewaspadaan dan kesadaran kita bersama untuk tetap membatasi diri.

Begitupun di dunia pendidikan. Tidak mudah memang menentukan kebijakan pendidikan di era pandemi ini. Apalagi, pendidikan itu merupakan tanggung jawab bersama. Pusat pendidikan itu tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Karenanya, ketika pendidikan formal diliburkan dan siswa belajar daring di rumah, sejatinya tak perlu ada kekhawatiran berlebihan bahwa pendidikan akan menghadapi masalah.

Secara formal memang mereka tidak bisa bersemuka dengan guru karena kondisi yang tidak memungkinkan. Dan pemerintah juga sudah menetapkan itu demi keamanan dan keselamatan anak.

Tak belajar di sekolah, bukan berarti pendidikan itu terhenti. Anak-anak tetap belajar. Belajar dari kehidupan. Hanya saja, waktu mereka memang lebih banyak berada di rumah. Artinya, tanggung jawab pendidikan itu berada di tangan orang tua dan masyarakat.

Banyak media dan sarana pembelajaran yang tetap mereka dapatkan selama #dirumah saja. Karenanya, kita tidak perlu khawatir.

Ketika wacana kenormalan baru bergulir, pendidikan memang belum dibuka. Kenormalan baru di bidang pendidikan memang termasuk bagian berikutnya dari kenormalan-kenormalan baru di bidang-bidang kehidupan lainnya.

Baca Juga :   Pemkot Palembang Perluas Kerjasama dengan Pemkab Banyuasin

Mal, pasar, pusat perekonomian wajar lah mulai terbuka aksesnya. Karena, memang pandemi harus diwaspadai tetapi kehidupan harus bergerak dan dinamis. Kita tidak bisa selamanya di rumah.

Khusus pendidikan, semua pihak terkait harus dilibatkan agar anak-anak tidak merasakan dampaknya apabila ternyata kondisi yang terjadi di luar perkiraan.

Kenormalan baru diharapkan memberi warna baru dengan tatanan baru yang berbeda dengan sebelumnya. Tetapi, jika kondisi ternyata di luar prediksi tentu banyak hal yang tak terbayang sebelumnya akan menjelma.

Puncak wabah yang diperkirakan di bulan Juli, bisa jadi menjadi awal tahap kedua pandemi. Ini artinya, kenormalan baru belum tentu terealisasi seperti harapan. Bukan berarti kita tak optimistis kenormalan baru bisa dirasakan. Tetapi, antisipasi tentu perlu dihadirkan.

Saat ini, menjelang kenormalan baru, banyak hal yang bisa dilakukan masing-masing pihak. Terutama pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan. Orang tua, masyarakat dan pemerintah (termasuk sekolah dan guru).

Pihak pemerintah setidaknya bisa memfasilitasi dan menambah kapasitas kemampuan penggunaan layanan internet. Sehingga proses pembelajaran daring bisa menjangkau daerah-daerah yang selama ini belum terpantau.

Memang awalnya dahulu internet dikenal dengan jargon membodohi generasi muda dengan gaya hidup pragmatis yang menciptakan generasi pemalas dan anti sosial. Seperti dikemukakan Guru Besar Emory University Mark Baurlein dalam bukunya The Dumbest Generation.

Namun kondisi pandemi telah membalik situasi tersebut, justru melalui daring, siswa dan mahasiswa masih tetap belajar. Ini tentu membantah pernyataan tersebut yang menyebut internet menciptakan generasi pemalas dan anti sosial.

Dengan kenyataan ini, maka seyogyanyalah perluasan jaringan diupayakan semaksikam mungkin. Sehingga terjadi pemerataan penikmatan fasilitas belajar. Tidak ada lagi kesenjangan, antara belajar di desa dan di kota. Yang minim daring, dan ‘banjir´daring.

Di luar itu, tentu dapat memfasilitasi metode pembelajaran dengan menggunakan media lain, seperti televisi. Yang saat ini hanya melalui TVRI. Itu pun untuk pelajar. Bagaimana dengan mahasiswa.

Pandemi ini, belum berakhir. Mungkin, masih panjang waktu yang dibutuhkan pelajar dan mahasiswa untuk bisa memulai belajar di kelas dan bertatap muka.

Pelibatan orang tua dan masyarakat, termasuk pengusaha dan provider seluler juga dibutuhkan untuk merealisasikan terjangkaunya proses belajar daring yang merata. Juga, tersampaikannya materi ajar dengan beragam metode dan media yang variatif.

Baca Juga :   Cegah Corona, Gubernur Herman Deru Ajak Warganya Shalat Hajat Serentak

Provider bisa saja menggagas program tertentu bersama pihak terkait sehingga bisa ditemukan pola dan sistem kuota yang meringankan. Yang bisa memadukan antara biaya subsidi dan dana mandiri. Belajar daring, memang tidak murah dan sudah jelas berkuota. Ini tentu harus dipertimbangkan orang tua, masyarakat pemerintah, dan pihak penyelenggara pendidikan.

Orang tua dan pihak ekolah juga harus memperhitungkan bahwa beban kuota itu sebenarnya sudah terganti dengan hilangnya biaya transportasi dan uang jajan anak selama di sekolah. Bukankah, selama belajar daring, anak-anak tidak keluar rumah dan meminimalkan biaya-biaya untuk itu. Lembaga pendidikan juga, selama proses belajar di rumah, operaisonal dan biaya-biaya yang mestinya dikeluarkan selama siswa/maahsiswa belajar di kelas, kini terhapus. Penghematan didapat tidak sedikit dari pos anggaan operasional ini. Bukan tidak mungkin, bisa dikonsep pergeseran anggaran menjadi subsidi kuota bagi siswa/mahasiswanya.

Di Sumsel misalnya, pihak Pemprov telah membantu biaya pendidikan satu juta rupiah selama satu tahun ke depan bagi mahasiswa. Program Gubernur H Herman Deu ini, mungkin bisa diterapkan di pendidikan di bawahnya. Atau menjadi contoh bagi pemerintah kota/kabupaten untuk juga menggelontorkan bantuan sejenis, Bentuk dan jumlahnya saja yang mungkin berbeda. Atau, bahkan pemerintah pusat juga menganggarkan melalui APBN dalam bentuk yang berbeda.

Semua ini tentu bisa saja diterima dan dilaksakanan. Bergantung mau dan tidaknya pihak-pihak terkait untuk mengupayakan agar belajar tetap terlaksana, dan pendidikan tetap berjalan, serta Covid 19 tidak mengendap di anak didik.

Masa depan bangsa ada di tangan generasi muda. Menyelamatkan dan menyukseskan pendidikan generasi muda, berarti menyelamatkan masa depan bangsa. Itulah harapan bersama, kenormalan baru bisa menjadi sesuatu yang bisa dinikmati nantinya.

Palembang, 24 Juni 2020

Muhamad Nasir
Dosen Universitas PGRI Palembang dan Kandidat Doktor UNJ

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

KIP Sumsel Apresiasi Ketransparansian Informasi Pemkot Palembang

Palembang, KoranSN Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sumsel menyampaikan apresiasinya terkait ketransparansian Informasi yang disampaikan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.