Kertapati dan SU I Dominasi Garis Kemiskinan Kota Palembang

Ilustrasi. (foto-net)

Palembang, KoranSN

Kepala Bidang (Kabid) Penangan Kemiskinan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palembang, Aprilita Sari mengatakan, Kecamatan Kertapati dan Seberang Ulu (SU) I mendominasi warga miskin di Kota Palembang. Hal ini berdasarkan jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kemensos RI.

Dari data yang didapat, penerima PKH di Kecamatan Kertapati sebanyak 14 ribu kepala keluarga (KK), sementara di Kecamatan SU I sebanyak 11 ribu KK.

“Pada dua kecamatan tersebut memang paling banyak menerima PKH dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kota Palembang,” kata Aprilita, Selasa (30/1/2018).

Ia mengatakan, rencananya awal bulan Februari ini PKH akan segera dilaunching dan bisa langsung dicairkan.

“Pada tahun 2018 ini, awal Februari akan segera dilaunching namun jadwal pastinya masih tentatif,” ungkap Aprilita.

Ia menuturkan, masyarakat penerima PKH ini kriterianya ialah 20 persen tingkatan dibawah garis kemiskinan terendah. Dimana, dari keseluruhan penerioma PKH sebanyak 290 ribu Kartu Keluarga (KK) tersebar di Kota Palembang.

Ia menambahkan, untuk memantau penyaluran dana PKH ini tinggal menunggu data dari pusat yang juga sudah bekerja sama dengan bank BRI. Untuk itu, pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah pendamping dalam pencairan dana tersebut dan tersebar di setiap kecamatan.

Penerima dana PKH ini, kata Aprilita, pasti juga menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang juga merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Kemensos RI.

Baca Juga :   Sheila On 7 Tampil Memukau di Palembang Sport and Convention Center

“Masing-masing kecamatan kita telah menyiapkan minimal dua orang petugas pendamping dalam penyaluran PKH. Dimana, petugas pendamping tersebut juga disesuaikan dengan jumlah penduduk,” ujarnya.

Untuk setiap pencairan dana PKH ini, lanjut Aprilita, di bagi dalam empat kali penyaluran dan tahap awal pencairan tahun 2018 ini pada Bulan februari.

“Total jumlah dana PKH ini Rp 1.890.000 dibagikan per tiga bulan bisa dicairkan Rp 500 ribu dan bulan terakhir atau bulan ke empat Rp 390 ribu. Ini merupakan tahun kedua program pemerintah pusat guna mengatasi kemiskinan,” tandasnya. (rgn)







Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Penyuluh Hukum Madya Kanwil Kemenkumham Sumsel Jadi Narasumber di Polda Sumsel

Palembang, KoranSN Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkumham Sumsel, Nursyiah menjadi narasumber pada kegiatan Peniadaan/Kekerasan …

error: Content is protected !!