Keselamatan Kerja Tenaga Honorer Belum Terjamin

Drs Erisfa.
Drs Erisfa.

Palembang, KoranSN

Jaminan untuk keselamatan kerja tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang belum sepenuhnya didapatkan. Pasalnya dari 2.800 tenaga honorer yang ada saat ini, baru sebagian kecil yang di daftarkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) ketenagakerjaan.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kantor BPJS kota Palembang, Drs Erisfa, Minggu (23/10/2016).

Menurut Erisfa, pihaknya sudah berulang kali mengingatkan hal ini kepada dinas atau SKPD terkait, karena kewajiban mendaftarkan BPJS ketenagakerjaan ini bukan hanya bagi perusahaan swasta, tapi ini juga berlaku untuk pegawai pemerintahan yang non PNS.

“Masih sedikit sekali honorer yang terdaftar untuk mendapatkan BPJS ketenagakerjaan, diantaranya pasukan kuning dinas kebersihan kota (DKK) dan Sat Pol PP. Instansi lain, ya kita belum tahu apakah sudah mendaftar ke asuransi lain atau tidak. Namun, sebelum mendaftar ke asuransi lain, mendaftar ke BPJS ketenagakerjaan merupakan kewajiban yang langsung diinstruksikan dari Pemerintah pusat. Sebaiknya daftar dulu di BPJS, baru kemudian jika diperlukan mendaftar ke asuransi lain,” katanya.

Baca Juga :   Ishak Mekki: Pembangunan Ini Harus Memberikan Kontribusi yang Besar

Dia menjelaskan, program yang diikutkan untuk tenaga honorer di lingkungan Pemkot Palembang ini berupa Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKm). Dimana jumlah selama ini diharapkan secara bertahap akan terus di tingkatkan.

“Program ini merupakan program yang harus dimiliki oleh seluruh pekerja, dimana hak mereka untuk mendapatkan JKK dan JKm harus dipenuhi oleh Pemerintah. Program ini juga menguntungkan bagi Pemerintah, bayangkan jika tidak ada BPJS ketenaga kerjaan, kalau misalnya terjadi kecelakaan kerja atau kematian akan berapa banyak dana yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak mengikutsertakan pekerja kepada program BPJS Ketenagakerjaan,” tuturnya.

Sedangkan, untuk pembayarannya sendiri, Erisfa menerangkan, premi yang harus dibayar hanya sekitar 0,54 persen dari honor dengan rincian 0,24 persen untuk JKK dan 0,03 persen untuk JKm.

“Pembayaran premi bagi honorer ini berbeda dari perusahaan. Kalau perusahaan bisa langsung, kalau honorer kan melalui pemerintah makanya bertahap dan harus dianggarkan dulu. Oleh karena itu, kita juga harapkan Pemerintah juga akan menganggarkan BPJS ketenagakerjaan untuk para pekerja ini di tahun 2017 mendatang. Kita support pembangunan dan kibarkan pemkot Palembang dalam mensejahterakan para pekerjanya,” jelasnya.

Baca Juga :   Sumsel Mantapkan Diri Sebagai Penyuplai Listrik Andalan se-Sumatera

Sementara itu, terkait banyaknya tenaga honorer yang belum terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat Pemkot Palembang, Ratu Dewa mengatakan untuk jaminan tenaga honorer tersebut diserahkan melalui SKPD masing-masing.

“Termasuk honor mereka dan asuransi tersebut, sudah merupakan kebijakan SKPD terkait,” katanya. (tya)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Anton Wijaya

Avatar

Lihat Juga

Jelang Konferensi Wilayah, Pengurus PW IPPNU Sumsel Audiensi ke Sekda Kota Palembang

Palembang, KoranSN Demi kesuksesan rencana Konferensi Wilayah yang akan diadakan pada 5 dan 6 Desember …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.