Ketua BPD Laporkan Kades Bukit Ulu ke Kejari Lubuklinggau

Jaksa Rahmawati saat menerima laporan dari ketua BPD Bukit ulu terkait dugaan penyelewengan dana desa tahun 2017. (foto-sunardi/koransn.com)

Muratara, KoranSN

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bukit Ulu, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Lubuklinggau guna melaporkan dugaan penyelewengan dana desa (DD) tahun 2017 oleh Kepala Desa (Kades) Bukit Ulu sebesar Rp 554.940.000.

Ketua BPD Bukit Ulu M Haris didampingi oleh tokoh masyarakat A. Hadi mengatakan, pihaknya mendatangi Kejari Lubuklinggau untuk melaporkan dugaan penyelewengan dana desa tahun 2017 oleh oknum Kades Bukit Ulu yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah.

“Jumlah dana desa yang diduga diselewengkan oleh oknum Kades sekitar 554.940.000 rupiah dari total dana desa sekitar 700-an juta rupiah, data ini berdasarkan temuan kita di lapangan, baik dari dana pemberdayaan maupun dari dana fisiknya,” ungkap Haris.

Lanjutnya, penyelewengan dana desa sebesar Rp 550 juta rupiah, itu termasuk angka yang sangat pantastis bagi oknum kepala desa.

“Niat pemerintah pusat atau presiden mengucurkan dana desa tersebut untuk membangun infrastruktur dan mensejahterkan masyarakat di pedesaan bukannya untuk kepentingan pribadi,” ucapnya.

Baca Juga :   Hari Ini, Forkopimda-OPD vs Pers OKI-KONI

Haris menuturkan, permasalahan penyelewengan dana desa oleh oknum Kepala Desa Bukit Ulu ini sudah dilaporkannya ke Pemkab Muratara, namun hingga sekarang belum tuntas.

“Kami berharap kepada pihak Kejaksaan Negeri Lubuklinggau untuk menindaklanjuti laporan kami ini, baik proses secara hukum maupun proses-proses yang lainnya,” harapnya.

Sementara itu Staf Kasi Intel Kejari Lubuklinggau, Jaksa Rahmawati membenarkan telah menerima berkas laporan pengaduan dugaan penyelewengan dana desa tahun 2017 dari Ketua BPD Bukit Ulu Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Muratara.

“Benar, laporannya sudah kita terima dan sudah kita naikkan ke sekretariat,” katanya, kemarin.

Terpisah, Kades Bukit Ulu Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Muratara, Alpian saat dikonfirmasi mengatakan jika permasalahan adanya temuan pada insentif guru ngaji dan pembangunan drainase tahun 2017 sudah selesai.

“Masalah di tahun 2017 itu sudah selesai, saya sudah mengembalikannya, bukti penyetorannya saya punya, dan sudah dikembalikan ke kas desa,” ujarnya.

Saat ditanya berapa jumlah nominal yang dikembalikan ke kas desa, Alpian mengatakan bahwa di inspektorat ada semua bukti-buktinya.

Baca Juga :   Bupati Muara Enim Pimpin Rapat Program Replating Tanaman Sawit

“Bukti rekening koran terakhir juga ada, serta bukti saya mengembalikannya juga ada, lengkap kalau untuk tahun 2017. Memang ada temuan kekurangan volumenya dan sudah saya kembalikan dan bukti buktinya saya lengkap,” ungkapnya.

Menanggapi laporan ketua BPD Bukit Ulu ke Kajari Lubuklinggau terkait penyelewengan dana desa tahun 2017, Alpian mengaku bingung, karena masalah yang dilaporkan ini sudah selesai.

“Nah, inilah yang saya bingung itu, sedangkan masalah ini sudah selesai. Saya juga sudah dipanggil oleh Komisi I DPRD Muratara, kenapa pihak pelapor tidak datang pada saat di komisi I kemarin. Saya sudah menjelaskannya di komisi I beserta bukti-bukti yang ada bahwa permasalahan ini sudah selesai,” pungkasnya. (snd)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Anggota DPD RI Bantu Korban Kebakaran

Indralaya, KoranSN Bentuk kepedulian Sosial terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah, Senator termuda Anggota DPD …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.