Ketua DPR Bambang Soesatyo Minta Restu MUI soal Tolak LGBT



Ketua DPR Bambang Soesatyo. (foto-net/vivanews.com)

Jakarta, KoranSN

Ketua DPR Bambang Soesatyo menyambangi Ketua Majelis Ulama Indonesia KH. Ma’ruf Amin di kantornya, Selasa (6/2/2018). Kedatangan Bambang untuk membahas sejumlah isu menyangkut Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP), khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan larangan agama.

Menurut Bambang, dalam pertemuan tersebut mereka juga membahas larangan atas praktik Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender atau LGBT, penistaan agama dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) serta perzinahan. Banyak kalangan sudah mengusulkan agar praktik-praktik tersebut dimasukkan dalam KUHP agar menjadi perbuatan terlarang yang bisa dijerat hukum.

“Terkait LGBT tertuang dalam tindak pidana perbuatan cabul sesama jenis yang diatur dalam Pasal 495 RUU KUHP. Ancaman hukumannya lebih berat dari pengaturan dalam KUHP, dari paling lama 5 tahun menjadi 9 tahun. Semua Fraksi di DPR RI menyetujuinya,” kata Bambang.

Dia pun menegaskan bahwa para anggota DPR pada dasarnya tidak mendukung praktik LGBT. “Saya akan mundur sebagai Ketua DPR jika hal itu terjadi, karena bertentangan dengan ajaran agama dan moral bangsa.” ucap dia.

Begitupun dengan penistaan agama, perzinahan dan KDRT. Menurut Bamsoet, hukuman atas perbuatan itu sudah terangkum dengan jelas dalam RUU KUHP.

“Saya pastikan RUU KUHP mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Kita tidak memberikan ruang bagi LGBT, Perzinahan, Penistaan Agama, maupun KDRT. Bangsa kita adalah bangsa yang berbudaya dan bermoral. Kita punya nilai-nilai luhur dari ajaran budaya dan agama. Kita bukan bangsa barbar yang tak beradab,” ucap Bambang.

Baca Juga :   2.029 Calon Haji Sumatera Barat Lunasi BPIH

Penolakan tegas terhadap LGBT sebelumnya juga telah disampaikan MUI pasca rapat pleno Rabu 31 Jnauari 2018 lalu.

MUI pun mendesak DPR dan pemerintah membuat UU selaku hukum positif dengan tidak mengabaikan UUD 45 dan Pancasila. MUI menegaskan LGBT bertentangan dengan UUD 45 dan Pancasila karena semua agama melarang LGBT.

LGBT juga dipandang sebagai satu orientasi seks dan perilaku yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia di Indonesia. (viva.co.id)







Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Kemenkumham Sumsel Lakukan Optimalisasi Sistem Pelaporan dan Pembaruan Legalitas PPNS

Jakarta, KoranSN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melalui Divisi Keimigrasian menunjukkan komitmen …

    error: Content is protected !!