Ketua DPRD Agus Salam Bisa Terjerat Pidana Berlapis

Ketua DPRD Banyuasin Agus Salam saat dihadirkan KPK dalam persidangan OTT Banyuasin, Kamis (23/2/2017).- foto Ferdinand Deffryansyah/koransn

Palembang, koransn.com
Ketua DPRD Banyuasin, Agus Salam bisa terjerat pidana berlapis yakni, pidana dugaan penerimaan suap dan dugaan keterangan palsu dalam persidangan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Banyuasin nonaktif, Yan Anton Ferdian di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Kelas I A Palembang. Demikian diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Roy Riadi.

Diungkapkan Roy, sejumlah saksi yang telah dihadirkan dalam sidang dugaan kasus ini diantaranya, Merki Bakri (mantan Kepala Dinas Pendidikan Banyuasin), M Bukhori (Bendahara Setda Banyuasin), Pandi Triawan alias Pandi (sopir Sekda). Ketiganya telah memberikan kesaksian dibawah sumpah terkait Agus Salam yang diduga menerima uang Rp 2 miliar, yang uangnya diserahkan Merki Bakri di parkiran salah satu rumah sakit di Jalan Demang Lebar Daun Palembang serta dugaan penerimaan uang Rp 1 miliar, yang diduga diterima Agus Salam di Jalan Soekarno Hatta Palembang dari saksi M Bukhori dan Pandi.

“Saat kita hadirkan di persidangan, ternyata Agus Salam membantah kesaksian para saksi tersebut, itu hak dia untuk membantahnya. Tapi, kita memiliki alat bukti berupa keterangan saksi Merki Barki, M Bukhori dan Pandi yang ketiganya mengungkapkan dugaan penyerahan uang Rp 2 miliar dan Rp 1 miliar tersebut. Dari itu meskipun kita masih melakukan kajian namun jika terbukti, Agus Salam bisa terjerat pidana berlapis yakni, pidana dugaan penerimaan suap dan juga dugaan pidana keterangan palsu dalam persidangan,” tegas Roy.

Masih diungkapkan Roy, dari kesaksian M Bukhori dan Pandi yang telah dihadirkan dalam persidangan terdakwa Yan Anton juga terungkap adanya dugaan penerimaan uang Rp 500 juta yang diduga diterima Wakil Ketua DPRD Banyuasin, Askolani.

“Jadi di dalam sidang, saksi M Bukhori dan Pandi, keduanya juga memberikan kesaksian dibawah sumpah jika dalam perkara ini
Wakil Ketua DPRD Banyuasin, Askolani diduga menerima uang Rp 500 juta,” ungkapnya.

Dilanjutkan Roy, saat Agus Salam dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan, pihaknya memang tidak mengajukan konfrontir ke Majelis Hakim. Hal ini dikarenakan, permintaan konfrontir untuk saksi Agus Salam dengan saksi M Bukhori, Pandi serta Merki Bakri telah lebih dulu disampaikan kuasa hukum terdakwa Umar Usman (Kepala Dinas Pendidikan Banyuasin), Alamsyah Hanafiah.

“Kuasa hukum terdakwa Umar Usman kan telah lebih dulu meminta Mejelis Hakim untuk mengkonfrontir kesaksian Agus Salam dengan saksi lainnya. Jadi kita selaku JPU KPK tidak perlu lagi mengajukan permintaan yang sama (konfrontir). Untuk itu, kita tunggu saja apakah Majelis Hakim nanti mengabulkan permintaan
konfrontir tersebut. Yang jelas, saat ini kita telah mendapatkan alat bukti berupa keterangan saksi jika Agus Salam diduga menerima uang tersebut. Tapi saat ini, kita masih lakukan kajian terlebih dahulu,” jelasnya.

Disinggung apakah dalam perkara ini nantinya akan ada dugaan tersangka baru? Dikatakan Roy, penetapan tersangka baru dalam kasus OTT Banyuasin bisa saja terjadi.

“Bahkan untuk penetapan tersangkanya bisa terjadi usai vonis para terdakwa yang kini sedang menjalani persidangan, atau bisa saja, penetapan dugaan tersangka lainnya sebelum vonis para terdakwa,” ujarnya.

Sementara Askolani saat dikonfirmasi terkait dugaan penerimaan uang Rp 500 juta, Ia justru mengungkapkan jika selama ini dirinya jarang dilibatkan dalam kegiatan, termasuk pelantikan kepala desa sekalipun. “Untuk itu biarlah waktu yang menjawabnya,” tandas Askolani.

Sedangkan Ketua DPRD Banyuasin, Agus Salam sebelumnya telah mengungkapkan, jika jawabannya terkait dugaan penerimaan uang tersebut telah dijawabnya secara resmi di dalam persidangan, saat ia dihadirkan menjadi saksi.

Baca Juga :   PKB Dukung Pasangan Harno-Finda

“Secara resmi dalam sidang telah saya jawab. Jika saya tidak menerima uang-uang tersebut. Sedangkan untuk mengkonfrontir kesaksian yang telah saya berikan di persidangan, itu tergantung Majelis Hakim. Insya Allah, kita siap jika dikonfrontir,” ujar Agus Salam kepada wartawan usai memberikan kesaksian di persidangan.

Diberitakan sebelumnya, Agus Salam dihadirkan sebagai saksi terdakwa Yan Anton dalam persidangan, Kamis 23 Februari 2017 kemarin. Di persidangan Agus Salam membantah pertanyaan JPU KPK dan Mejelis Hakim yang mengajukan pertanyaan terkait dugaan penerimaan uang Rp 2 miliar dan Rp 1 miliar tersebut.

Bahkan kuasa hukum terdakwa Umar Usman, Alamsyah Hanafiah juga mengajukan pertanyaan yang sama ke Agus Salam, yakni tentang dugaan uang yang diduga diterima Agus Salam. Atas pertanyaan tersebut, Agus Salam tampak keberatan hingga keduanya sempat terjadi perdebatan.

“Saya hadir di sini hanya menjadi saksi Yan Anton dan saya tidak pernah menerima uang itu,” ujar Agus Salam.

Mendengar pertanyaan tersebut, Alamsyah Hanafiah meminta Mejelis Hakim agar mengkonfrontir saksi Agus Salam dengan saksi lainnya.

“Usul yang mulia Majelis Hakim, dalam persidangan nanti kami minta agar saksi yang mengetahui pemberian uang ke Agus Salam dapat dihadirkan dalam persidangan, untuk kita konfrontir dengan Agus Salam. Ini dilakukan agar semuanya terang-benerang,” pinta Alamsyah Hanafiah kepada Majelis Hakim.

Diketahui dalam persidangan sebelumnya, mantan Kepala Dinas Pendidikan Banyuasin, Merki Bakri juga telah dihadirkan menjadi saksi dibawah sumpah mengatakan, jika dalam perkara ini dirinya mengatarkan dan menyerahkan koper berisi uang Rp 2 miliar diduga untuk Ketua DPRD, Agus Salam. Uang tersebut diduga diserahkannya kepada Agus Salam di halaman parkir salah satu rumah sakit di Jalan Demang Lebar Daun Palembang.

“Saya mengantarkan uang itu karena Agus Salam terus menelpon berkali-kali dan mengirimkan SMS, agar saya membawakan koper dari Sutaryo (terdakwa). Kata Agus Salam saat menelpon, ‘kalau tidak dindo yang menyerahkan maka saya tidak mau menerima uang Rp 2 miliar di koper itu’. Agus Salam menyampaikan hal itu, karena dia percaya sama saya. Sebab, kami berdua berasal dari satu kampung. Dari itulah saya menghubungi Sutaryo, kemudian saya mengambil koper itu lalu mengantarkannya ke Agus Salam,” ujar Merki dalam persidangan.

Selain itu dalam sidang, Kamis 23 Februari 2017 kemarin, Bendahara Setda Banyuasin, M Bukhori yang juga dihadirkan JPU KPK menjadi saksi mengungkapkan, dalam perkara ini dirinya bersama Pandi Triawan alias Pandi (sopir Sekda) yang menemani Merki Bakri mengantarkan koper berisi uang Rp 2 miliar untuk diserahkan kepada sesorang di parkiran salah satu rumah sakit di Jalan Demang Lebar Daun Palembang.

“Awalnya saya dan Pandi ditelpon oleh Merki Bakri dan Sutaryo agar kami menemui mereka di salah satu hotel di Jalan Sudirman. Setiba di sana, Merki dan Sutaryo mengajak kami naik kelantai dua untuk mengambil koper untuk dinaikan ke mobil yang saya dan Pandi kendarai. Setelah itu, Merki Bakri membawa mobil seorang diri meminta kami mengikutinya dari belakang. Ketika melintasi Jalan Demang Lebar Daun Palembang, ternyata Merki mengajak kami masuk ke salah satu parkiran rumah sakit yang ada di jalan tersebut. Saat di lokasi, Merki keluar dari mobilnya mengambil koper yang ada di mobil kami. Setelah itu, Merki mengatarkan lalu menyerahkan koper itu ke seseorang di dalam mobil yang telah menunggu di parkir tersebut,” jelas M Bukhori.

Baca Juga :   Resahkan Warga, Camat Betung Datangi PT SKP

Lebih jauh diungkapkan M Bukhori, dalam perkara ini dirinya bersama Pandi juga pernah diperintah Sekda Banyuasin, Firmansyah mengantarkan uang di dalam plastik kresek diduga untuk Agus Salam dan diduga untuk Wakil Ketua DPRD Banyuasin, Askolani. Uang tersebut diduga diberikannya kepada Agus Salam di pinggir Jalan Soekarno Hatta Palembang.

“Uang itu saya dan Pandi yang memberikannya. Untuk nominalnya, terdiri dari; Rp 1 miliar diduga untuk Agus Salam dan Rp 500 juta diduga untuk Askolani yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Banyuasin,” jelas M Bukhori.

Sedangkan Pandi Triawan alias Pandi (sopir Sekda) dalam kesaksiannya menjelaskan, untuk plastik kresek yang diduga diberikan kepada Agus Salam dan Askolani diperolehnya dari terdakwa Sutaryo.

“Jadi uang yang diplastik kresek warna hitam itu, kami peroleh dari Sutaryo di dekat salah satu ATM di kawasan KM 5. Setelah itu, uangnya kami serahkan kepada Agus Salam di Jalan Soekarno Hatta. Sedangkan untuk uang di koper yang kami bawa bersama Merki Bakri ke parkiran salah satu rumah sakit di Jalan Demang Lebar Daun, bukan kami yang menyerahkan kopernya tapi Merki Bakri yang menyerahkan koper itu. Merki menyerahkannya kepada seseorang yang ada di dalam mobil yang telah menunggu di parkiran tersebut. Setelah itu saya dan Buchori pergi meninggalkan lokasi,” tandas Pandi.

Sekedar mengingatkan, dugaan kasus ini terungkap setelah Yan Anton Ferdian Minggu 4 September 2016 tertangkap KPK dalam OTT KPK di rumah dinas Bupati Banyuasin. Dalam OTT tersebut KPK mengamankan barang bukti uang Rp 299,8 juta dan uang Dolar Amerika senilai 11.200 USD.

Usai dilakukan OTT, KPK menetapkan Yan Anton Ferdian sebagai tersangka. Selain Yan Anton, dalam perkara ini KPK juga menetapkan tersangka lainnya, mereka yakni; Umar Usman (Kepala Dinas Pendidikan Banyuasin), Sutaryo (Kasi Pembangunan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Bidang Program dan Pembangunan Dinas Pendidikan Banyuasin), Rustami (Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum Setda Banyuasin), Kirman (Direktur PT Aji Sai) dan Zulfikar Muharrami (Direktur CV Putra Pratama).

Dari keenam tersangka tersebut, Yan Anton dan empat terdakwa lainnya kini telah menjadi terdakwa dan masih menjalani proses persidangan di PN Tipikor Kelas I A Palembang. Sementara untuk Zulfikar Muharrami, perkaranya telah diputus Majelis Hakim dalam persidangan, Kamis 9 Februari 2017 kemarin.

Di persidangan, Zulfikar dinilai hakim terbukti secara syah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Tipikor. Untuk itulah, Mejelis Hakim diketuai, Arifin SH MH dengan hakim anggota Paluko Hutagalung SH MH dan Haridi SH MH memvonis Zulfikar dengan hukuman pidana 1,5 tahun (1 tahun 6 bulan) penjara denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan penjara. (ded)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Ferdin Ferdin

Avatar
Pewarta Harian Suara Nusantara, www.koransn.com, Mingguan Suara Negeriku.

Lihat Juga

Tanam 1000 Pohon, PDIP Sumsel Beri Kado Ultah Istimewa untuk Bu Mega

Palembang, KoranSN DPD PDI Perjuangan Sumsel melakukan penanaman pohon dalam rangka peringatan HUT PDIP ke-48, …