Komisi 2 DPRD PALI Panggil PT PMU







Suasana rapat antara Komisi II DPRD PALI dan PT PMU. (foto-anasrul/koransn.com)

PALI, KoranSN

PT Puncak Mas Utama (PMU) sebagai pelaksana pengerjaan pemasangan Jaringan Gas Nasional (Jargasnas) di Bumi Serepat Serasan, kemarin (1/8/2017) dipanggil komisi II DPRD Kabupaten PALI.

Pemanggilan PT PMU oleh komisi II terkait hingga detik ini, perusahaan yang berkantor di Jalan Merdeka Km 6 Kelurahan Handayani Mulya eks dari kantor Dinas Pertanian tersebut, belum mengantongi izin dari bupati PALI.

Mengetahui hal tersebut, Irwan, ST ketua komisi II DPRD PALI mengaku berang terhadap perusahaan tersebut.

“Bagaimana bisa mengerjakan proyek pemasangan jargas, jika izinnya saja belum ada. Ini kan tidak ada etika. Sedangkan, ketika kita bertamu ke rumah orang saja harus mengucapkan assalamualaikum sebagai tanda meminta izin. Tentu hal ini sangat kami sesalkan, proyek sudah berjalan dua bulan lebih, tetapi izin ternyata belum ada,” beber Irwan yang dibincangi awak media usai menggelar pertemuan dengan PT PMU di ruang rapat DPRD PALI.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten PALI itu juga mengaku sampai saat ini, perusahaan tersebut tidak ada koordinasi dengan DPRD PALI.

Baca Juga :   50 Ha Lahan di Tulung Selapan Terbakar

“Kita bukannya ingin mencampuri urusan perusahaan, tetapi kami sebagai wakil rakyat tentu harus tahu, takutnya kalau terjadi kebocoran gas, terjadi permasalahan di masyarakat, kita juga yang disalahkan masyarakat. Karena ini menyangkut hajat orang banyak, maka kami wajib mengetahui, minimal itu,” tambah Irwan dengan nada tegas.

Dalam kesempatan itu pula, Irwan menegaskan kepada PT PMU agar melaksanakan pemasangan jargas dengan benar.

“Ini dapat kabar adanya yang menggunakan pipa bekas, sudah kami tegaskan tadi, pemasangan harus sesuai dengan spesifikasi. Kemudian, tanah galian juga harus diperhatikan, jangan sampai menyusahkan pengguna jalan. Kalau dalam waktu dekat izin tidak kunjung dikantongi, maka bukan tidak mungkin pekerjaan terpaksa kita hentikan sementara,” pungkasnya.

Sementara itu, kepada sejumlah media, pihak PT PMU, Ade Ramayana mengaku saat proses perizinan sedang berjalan. Sementara, untuk Izin prinsip, HO, izin yang lainnya sudah ada tertera di MOU dengan Ditjen Migas.

“Izin sedang berjalan, kami tidak bisa menunggu pak, karena sampai saat ini kami sudah mendapat SP. Selain itu, Izin sudah dibuat oleh Kepala BPMTSP Kabupaten PALI. Karena, pada awalnya cukup kepala dinas saja, tetapi ada perubahan dan harus sampai izin bupati. Dan saat ini proses sudah di Pak Sekda,” terang Ade.

Baca Juga :   Ratusan Siswa Baru SDN 12 Kayuagung Antusias Ikuti MPLS

Ade juga sejauh ini proses berjalan sejak bulan mei 2017 lalu mencapai 7 persen sudah dijalankan.

“Bulan Mei lalu, kita baru kerja survei, kemudian persiapannya juga cukup lama seperti dokumen dan persiapan yang lainnya. Untuk masa pekerjaan kita sampai 31 Desember 2017 mendatang. Dan kita optimis akan selesai sebelum habis masa kerja,” tutupnya.

Soal pipa gas yang bekas, Ia membantah hal itu. Dari keterangannya, Pipa gas tersebut baru dan juga baru keluar dari pabrik. Hanya saja, ada pipa casing (pelindung pipa) yang lama, tetapi bukan pipa bekas melainkan stok lama yang tidak tepakai di Prabumulih kemarin.

“Gak banyak, ada beberapa. Dan itu bukanlah pipa bekas,” jelasnya dihadapan ketua dan anggota Komisi II DPRD PALI. (ans)







Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Harga Komoditas Disubsidi Pemkab Muara Enim

Muara Enim, KoranSN Dalam menjaga ketersediaan dan harga bahan pokok terjaga pasca-Iduladha 1445 Hijriah, Pemerintah …

error: Content is protected !!