Komisi III Minta Pemprov Optimalkan Pajak Kendaraan dan SDA

Holda. (foto-antonwijaya/koransn.com)

Palembang, KoranSN

Komisi III DPRD Sumsel meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor dan potensi sumber daya alam (SDA) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Demikian diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Sumsel Holda, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (2/5/2017).

Menurut Holda, kedua sektor ini sangat berpotensi untuk dapat dioptimalkan, apalagi di tahun 2016, target pungutan pajak kendaraan belum tercapai. Di sisi lain, Sumsel memiliki banyak potensi SDA, mulai dari sektor tambang hingga potensi wisata alam.

“Ada banyak sektor yang dapat dioptimalkan lagi untuk menambah PAD, seperti dari sektor pajak, mulai dari pajak kendaraan, pajak parkir, hingga pajak perhotelan. Selain itu, potensi sumber daya alam Sumsel jika dioptimalkan kami yakin mampu menyumbang pendapatan yang signifikan untuk PAD,” ungkap Politisi Partai Demokrat ini.

Baca Juga :   Palembang Akan Dirikan Tower Monople

Dikatakannya, jika sejauh ini, potensi PAD terpusat di Palembang, kedepan diharapkan potensi yang ada di kabupaten/kota  dapat dimaksimalkan, terutama potensi pariwisata.

“Potensi wisata alam di kabupaten/kota sangat luar biasa, ini harus dikembangkan, apalagi sekarang kita punya Perda Riparprov dan Riparda,” ujarnya.

Sebelumnya, juru bicara DPRD Sumsel Zainudin menyoroti kinerja Pemprov Sumsel, khususnya tentang tidak tercapainya target penerimaan pajak daerah tahun 2016. Kedepan, diperlukan sarana prasarana penunjang bagi UPTB Samsat kabupaten/kota di Sumsel agar target penerimaan pajak daerah dapat tercapai.

“Kemudian untuk menekan angka tunggakan atas pajak kendaraan bermotor, baik roda dua, roda empat ataupun kendaraan berat agar terus dilakukan kerjasama dengan pihak kepolisian melakukan razia terhadap kendaraan bermotor yang menunggak pajak secara periodik dan terprogram,” ujar Zainudin.

Baca Juga :   Hari Cuci Tangan Sedunia di KI Diwarnai Penikaman Siswa SMP

Lanjutnya, terhadap kendaraan bermotor dengan plat non BG dan alat berat yang beroperasi di Sumsel dan telah melebihi batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam UU agar segera memutasikan kendaraannya.

“Dan untuk menghindari terjadinya kolusi antara pembayar dan penerima pajak daerah, maka program online antar SKPD dan UPTB-UPTB Badan Pendapatan Daerah agar segera direalisasikan sesuai dengan program yang telah disetujui,” pungkasnya. (awj)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Banjir dan Longsor Ancam Sumsel

Palembang, KoranSN Bencana banjir dan tanah longsor saat ini menjadi ancaman bagi Sumsel. Hal ini …