Kontraktor di Lahat Makin Geram, Pemkab Lahat Belum Bisa Bayar

Ilustrasi (Foto-Net)

Lahat, KoranSN

Tahun ini sangat terasa panjang bagi mayoritas kontraktor Lahat, pasalnya mereka sudah menunggu lama pembayaran pekerjaan proyek yang sudah mereka selesaikan namun pembayaran dari Pemerintah Daerah Lahat tidak kunjung datang. Hingga membuat para kontraktor semakin geram.

Keadaan ini langsung dirasakan oleh salah satu kontraktor Lahat berinisial JR. Dikatakannya, jika dirinya sudah mengalami keadaan ini lebih dari 3 bulan terakhir.

“Pekerjaan saya belum dibayar Pemkab Lahat sampai hari ini, padahal saya ini pinjam uang bank untuk menyelesaikan semua proyek yang saya dapat, sekarang saya harus bayar bunga bank, mau dapat uang dari mana,” katanya kesal.

Dijelaskannya, jika dirinya selaku kontraktor telah menyelesaikan semua pekerjaan.

“Kami sudah menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, karena bila tidak tepat waktu kami akan kena denda sesuai perjanjian kontrak. Nah, ini malahan Pemkab Lahat yang tidak tepat janji,” jelasnya.

Masih kata JR, keadaan ini sudah banyak dirasakan oleh rekannya sesama kontraktor yang jumlahnya bukan puluhan melainkan ratusan kontraktor.

“Kami bingung, setiap kami tanya ke Pemkab Lahat, jawaban yang kami dapat selalu uangnya belum ada, jadi uang anggaran pekerjaan kami itu kemana, padahal dana pekerjaan kami jelas dan sudah dianggarkan,” tegasnya.

Senada dengan AC yang juga mengalami hal serupa, dirinya mengaku kesal dengan perlakuaan Pemkab Lahat terhadapnya dimana sampai hari ini belum juga ada pembayaran.

“Bila memang uang pembayaran pekerjaan kami tidak ada, tunjukan pada kami buktinya secara jelas, jangan hanya melalui bahasa lisan dan alasan yang tidak pasti,” ujarnya.

Baca Juga :   Ombudsman Tinjau Pra Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Diberitakan sebelumnya, kontraktor di Lahat berencana menuntut Pemkab Lahat atas dugaan wanprestasi atau piutang pekerjaan dalam kontrak, yang hingga kini diduga belum dibayarkan Pemkab Lahat kepada kontraktaktor sesuai kontrak.

Langkah tersebut adalah tahap lanjutan usai aksi demo Forum Pengadaan Jasa Kontruksi (FPJK) yang telah dilakukan masa aksi minggu lalu di Pemkab Lahat.

Pihak dari Forum Pengusaha Lokal Lahat (FPLL), Firdaus Alamsyah mengatakan, jika pihaknya bakal menuntut 10 kali dari total Rp 124 miliar total tunggakan yang belum dibayarkan.

“Bisa-bisa seluruh APBD habis. Kalau kami tuntut 10 kali dari total kerugian yang kami alami, bisa-bisa sampai Rp1,9 triliun kan? Tapi, kami belum mau ke arah itu. Asal, hak kami bisa segera dipenuhi,” tegas Firdaus Alamsyah yang juga pemilik CV Tunas Intan Permata dan CV Cleopatra, Rabu (6/12/2017).

Dikatakannya, jika langkah hukum itu dianggap sepadan untuk ditempuh. Sebab, sekitar 120 kontraktor yang tergabung dalam forum tersebut memiliki beban tersendiri, yang bergantung pada pelunasan tunggakan pembayaran dari pemerintah. Baik dalam bentuk BPKB, rumah hingga lahan kepada perbankan ataupun debitur.

Opitimisme untuk menang dalam gugatan tersebut pun nyaris bisa dipastikan. Sebab, kata dia, kontraktor sebagai pemilik jasa dan Pemkab Lahat sebagai pengguna jasa telah terikat kontrak kerja yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2015, tentang perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Baca Juga :   Pj Wako Pantau Pleno di PPK Kota Lubuklinggau

“Meskipun dalam kontrak, sanksi hanya berlaku bagi kontraktor, baik dalam bentuk denda, pemutusan kontrak, hingga blacklist. Tapi upaya hukum lain bisa kami tempuh, dengan tuduhan wanprestasi,” tegasnya.

Sementara Gelong Saputra selaku pemilik CV Mitra Jaya juga optimistis akan memenangkan gugatan mereka pada Pemkab Lahat. Sebab, posisi Pemkab Lahat diduga terbukti menyalahi kontrak yang telah dibuat dan disepakati bersama.

Dia meminta, para pengusaha tidak melulu dijejali kata belum ada transfer dana dari pusat. Sebab, hal itu bukanlah urusan pengusaha. Mereka hanya bertanggungjawab pada pekerjaan yang disepakati. Sedangkan, tanggungjawab pemerintah membayar dana yang telah dialokasikan sebelumnya.

“Jauh hari, pemerintah sudah tahu besar anggaran untuk kegiatan. Jadi jelas, kami tidak mau tahu soal dana transfer ini. Yang kami inginkan, hak kami dibayarkan,” tandasnya.

Terkait hal ini, PLT Sekda Lahat, H Haryanto, Kamis (7/12/2017) mengatakan, untuk pernyataan para kontraktor tersebut dirinya bukan selaku pengambil kebijakan.

Menurutnya, upaya sudah dilakukan sekuat tenaga dengan menanyakan hal tersebut sampai kepada pemerintah pusat. Tetapi pemerintah pusat saat ini belum bisa merealisasikannya.

“Kita baru pulang dari Jakarta, khusus untuk mengurus dana untuk pembayaran para kontraktor, kami akan terus berupaya agar semua bisa diselesaikan,” terangnya. (rob)



Publisher : Apriandi

Lihat Juga

Dandim 0404 Kunker ke PALI Disambut Wabup Soemarjono

PALI, KoranSN Bupati PALI, Dr. Ir. H. Heri Amalindo, MM melalui Wakil Bupati PALI, Drs. …

error: Content is protected !!