Koperasi Simpan Pinjam Bukan Bank, Beda Masalah Beda Solusi









Ilustrasi – Perajin memotret produk wayang golek yang dipesan melalui pasar daring di UKM Golek Waris, Desa Tegal Waru, Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (27/12/2021). Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan jumlah UMKM yang terhubung dengan ekosistem digital ditargetkan bertambah hingga mencapai 30 juta UMKM pada tahun 2024 mendatang. (Foto-Antara)

Jakarta, KoranSN

Pada 11 Januari 2022, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM (KemekopUKM) resmi membentuk Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah.

Tim ini bekerja dengan tugas utama memastikan proses pengawasan dan penelusuran kasus koperasi bermasalah untuk segera diselesaikan sesuai dengan putusan homologasi di pengadilan niaga. Sebagai praktisi tentu kita menghargai proses yang dilakukan oleh KemenkopUKM.

Lalu Satgas yang diberikan tugas khusus untuk menyelesaikan delapan koperasi bermasalah, menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa, KSP Lima Garuda, KSP Timur Pratama Indonesia, dan KSP Intidana.

Penulis sedikit berbeda pandangan tentang alur penyelesaian koperasi bermasalah ini namun sama dalam tujuan yakni memberikan solusi paripurna atas persoalan yang lama menjadi masalah pada KSP(PS) kita.

Baca Juga :   22 Gadai Swasta dan 27 Entitas Investasi Tanpa Izin

Menurut UU No. 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Pengertian bank menurut UU No 10 Tahun 1998, bank adalah lembaga usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat berbentuk kredit atau lainnya agar taraf hidup masyarakat meningkat.

KemenkopUKM pada tanggal 15 Oktober 2020 menerbitkan PermenkopUKM No. 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi Menggantikan PermenkopUKM No. 17/Per/M.KUKM/2015. HALAMAN SELANJUTNYA>>











Publisher : Apriandi

Lihat Juga

39 Unit SPKLU PLN di Sepanjang Tol Trans Sumatra Siaga Layani Pemudik, Ini Titik Lokasinya

Lampung Selatan, KoranSN PT PLN (Persero) menyiagakan 1.299 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!