Korporasi yang Dijadikan Tersangka Tetap Dapat Jalankan Kegiatan

Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana. (Foto-Antara)

Jakarta, KoranSN

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana mengatakan, perusahaan atau korporasi yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi tetap dapat menjalankan kegiatannya seperti biasa.

“Proses hukum yang dilalui oleh korporasi tidak berarti perusahaan kemudian mati dan tidak dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Perusahaan akan tetap dapat menjalankan aktivitasnya sesuai maksud dan tujuan didirikannya,” kata Hikmahanto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu (26/9/2020).

Ia menjelaskan, bahwa dalam hukum pidana kontemporer di samping orang, korporasi memang dapat menjadi pelaku tindak pidana korupsi.

Korporasi, lanjut dia, dapat menjadi pelaku tindak pidana korupsi meskipun korporasi tidak mungkin memiliki niat dan/atau perbuatan jahat.

“Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan orang, selain orang perorangan juga termasuk korporasi,” kata dia.

Baca Juga :   Preman Terminal Sako, Talang Keramat & 10 Ulu Diamankan

Ia pun menjelaskan, hukuman korporasi bila divonis bersalah adalah denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

Ia mengatakan, denda tersebut nantinya wajib dibayar oleh korporasi.

Menurutnya, yang perlu dipahami adalah pengenaan sanksi pidana berupa denda tidak berakibat pada keberlangsungan perusahaan.

Ia mencontohkan, perusahaan ternama dari Inggris Rolls Royce beberapa tahun lalu terkena tuduhan dan mengakui melakukan tindak pidana korupsi. Namun, hal tersebut tidak berakibat terhentinya aktivitas yang dilakukan oleh Rolls Royce.

Dalam konteks itu, kata dia, perusahaan dapat membuat perikatan dengan berbagai pihak bahkan juga dapat mengakumulasi keuntungan dan juga menderita kerugian.

Baca Juga :   Penjual Togel Diringkus Polisi

“Perusahaan yang dituduh melakukan korupsi tidak serta merta harus mati. Perusahaan harus tetap berjalan mengingat ratusan bahkan ribuan tenaga kerja sangat bergantung pada perusahaan tersebut,” ucap Hikmahanto.

Diketahui hingga 2019, KPK telah menetapkan enam korporasi sebagai tersangka, dua diantaranya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, yakni PT Duta Graha Indah (DGI) atau PT Nusa Konstruksi Enjineering (NKE) dalam kasus korupsi dan PT Putra Ramadhan atau Tradha dalam perkara pencucian uang. (Antara/ded)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Apriandi

Avatar

Lihat Juga

Ketua KPK Prihatin 26 dari 34 Provinsi Terjadi Kasus Korupsi

Jakarta, KoranSN Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengaku prihatin karena 26 dari 34 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.