KPAI: SMA Taruna Indonesia Perlu Dievaluasi





Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti. (Foto-Antaranews)

Palembang, KoranSN

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Retno Listyardi menyatakan SMA Taruna Indonesia perlu dievaluasi secara menyeluruh karena menerapkan sistem pendidikan bergaya militer mengingat sekolah ini cukup diminati di seluruh Indonesia.

Retno di Palembang, Rabu (17/7/2019), mengatakan, evaluasi ini sangat mendesak karena seorang siswa baru meninggal dunia saat Masa Orientasi Siswa dan seorang siswa lainnya sakit akibat dugaan penganiayaan.

“Setelah meninjau ke sekolahnya, kami mendorong evaluasi total terutama pada audit keuangan sekolah, proses belajar mengajar, serta sarana dan prasarana sekolah,” kata Retno setelah mengunjungi korban Wiko Jerianda yang masih tak sadarkan diri di Rumah Sakit Charitas Palembang.

Baca Juga :   Mendikbud: Zonasi Untuk Pemerataan Pendidikan

Retno mengatakan dirinya sudah mendatangi sekolah yang mengasramakan siswanya ini. Ia mendapati ruang kelas tanpa jendela yang mirip penjara, tenaga militer yang diberdayakan dan tenaga pengajar yang kurang memadai.

Selain itu, biaya pendidikan juga dinilai cukup mahal karena siswa baru diwajibkan membayar uang pangkal sekitar Rp22 juta, dan biaya per semester sampai Rp2,5 juta rupiah.

Untuk itu, ia menekankan perlunya audit keuangan sekolah dan evaluasi pemberian izin mengingat izin sekolah akan habis pada Oktober tahun ini.

Ia juga menyesalkan sekolah berasrama ini terkesan kurang pengawasan dari Dinas Pendidikan setempat, karena adanya kegiatan “long march” sejauh 13 km yang menjadi pemicu kejadian meninggalnya siswa saat MOS Delwyn Berly (14) pada Sabtu (13/7/2019).

Baca Juga :   Sumsel Pecahkan Rekor MURI, Menulis Surat untuk Gubernur dengan Peserta Terbanyak

KPAI berharap agar penyidikan kepolisian juga bisa mengungkap hal lain karena sejauh ini sudah menetapkan seorang tersangka. “Bisa jadi ada anak lain yang mengalami hal serupa, tapi tidak bicara,” kata dia.

Ia menambahkan, KPAI akan mengeluarkan rekomendasi atas peninjauan dan investigasi secara langsung ini, yang nantinya akan diberikan ke Pemerintah Provinsi Sumsel dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Presiden.

Salah satu rekomendasinya, yakni pendampingan psikologis bagi orangtua siswa yang menjadi korban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi. (Antara/ags)







Publisher : Apriandi

Lihat Juga

HD Apresiasi Inisiatif Masyarakat Desa Merah Mata Kembangkan Komoditi Laos

Banyuasin, KoranSN Gubernur Sumsel, H Herman Deru mengapresiasi langkah masyarakat Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!