KPK Cari Bukti Ungkap Dugaan Tersangka Baru, Kasus OTT Bupati Banyuasin

kpk
FOTO/NET.

Palembang,KoranSN
Penggeledahan rumah Kabag Humas dan Protokol Pemkab Banyuasin, Robby Sandes dan rumah Sekda Banyuasin, Firmansyah yang telah dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bertujuan untuk ungkap dugaan tersangka baru dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian. Demikianlah dikatakan Pengamat Hukum Sumsel, Dr Sri Sulastri SHMH, Minggu (20/11/2016).

Menurut Sri, penggeledahan dilakukan karena KPK hendak mengungkap dugaan tersangka lainnya dalam perkara tersebut. Dari itulah dalam penggeledahan, KPK menyita sejumlah dokumen baik dari rumah Kabag Humas dan Protokol Pemkab Banyuasin maupun dari rumah Sekda Banyuasin.”Penggeledahan yang dilakukan KPK merupakan pengembangan dari kasus OTT di Banyuasin, guna mencari barang bukti dugaan keterlibatan tersangka baru dalam perkara yang kini sedang ditangani oleh KPK,” kata Sri.

Disingung dugaan keterlibatan Kabag Humas dan Protokol Pemkab Banyuasin serta Sekda Banyuasin dalam dugaan kasus suap proyek yang diduga diterima Bupati Banyuasin, hingga KPK melakukan penggeledahan tersebut? Sri menilai dalam pengembangan yang kini dilakukan KPK, tentunya penyidik akan mendalami peran-peran pihak yang diduga terlibat berdasarkan dari hasil penyidikan yang dilakukan KPK selama ini.

“Apalagi, jika dalam penggeledahan tersebut KPK melakukan penyitaan dokumen. Hal itu dilakukan KPK untuk mencari barang bukti guna mendalami sejauh mana dugaan keterlibatan dan peran dari pihak yang diduga terlibat dalam perkara OTT Banyuasin ini. Nah, jika nantinya KPK mendapati barang bukti yang kuat. Biasanya dalam pengembangan suatu dugaan kasus untuk dugaan tersangkannya, itu dikenakan tentang pidana ikut serta yang terancam Pasal 55 dimana hukumannya 1/3 dari pidana pokok dalam dugaan kasus tersebut,” terang Sri.

Saat ditannya terkait penggeledahan KPK yang juga telah dilakukan di ruang kerja dan rumah Ketua DPRD Banyuasin, rumah Kepala Dinas Kesehatan Banyuasin serta rumah Kepal Dinas PU  Bina Marga Banyuasin? Sri mengutarakan, jika dirinya juga menilai hal yang sama. Penggeledahan tersebut dilakukan KPK juga untuk mencari barang bukti untuk ungkap dugaan tersangka baru.

“Mengapa dilakukan pengembangan oleh KPK. Karena dalam dugaan kasus korupsi tersangkanya pasti terorganisasi. Dari itulah KPK melakukan pengembangan dugaan kasus OTT Banyuasin untuk mencari bukti dugaan keterlibatan tersangka lainnya. Sedangkan untuk penggeledahan di ruang kerja dan rumah Ketua DPRD Banyuasin, karena DPRD kan selaku pengawas proyek yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini SKPD di Pemkab Banyuasin. Untuk itulah KPK melakukan penggeledahan,” terangnya.

Baca Juga :   Lapter Atung Bungsu Tambah Rute Penerbangan, Pagaralam – Jakarta

Bukan hanya itu, lanjut Sri, dikarenakan dalam dugaan kasus ini diduga terkait proyek di SKPD Pemkab Banyuasin maka bisa saja nantinya akan ada dugaaan keterlibatan tersangka baru dari pihak SKPD.

“Jadi, dalam dugaan kasus ini bisa saja ada dugaan keterlibatan pihak SKPD. Sebab itulah KPK melakukan penggeledahan tuk mencari barang bukti guna melakukan penambahan jumlah dugaan tersangka baru dalam perkara ini,” tutup Sri.

Sebelumnya, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati mengungkapkan, selama tiga hari sejak Selasa 15 November 2016 hingga Kamis 17 November 2016, tiga tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan sembilan lokasi di Palembang dan di Banyuasin terkait penyidikan dugaan kasus suap penganggaran dan pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa di dinas pendidikan dan dinas-dinas lainnya di Pemkab Banyuasin, dengan tersangka Yan Anton Ferdian.

Dijelaskan Yuyuk, untuk penggeledahan yang dilakukan, Selasa 15 November 2016. Tim penyidik KPK telah menggeledah rumah Sekda Banyuasin, Firmansyah di Perumahan Bukit Sejahtera Palembang, rumah Kepal Dinas PUBM Banyuasin, Abi Hasan di Jalan Bambang Utoyo No 12 Palembang dan Rumah Staf PU Banyuasin, Reza Irdiansyah di Jalan Sepakat seduduk Putih, Palembang.

Kemudian untuk penggeledahan yang dilakukan, Rabu 16 November, KPK telah menggeledah Kantor DPRD Banyuasin termasuk ruang kerja Ketua DPRD Banyuasin, Kantor Dinas PU Cipta Karya Banyuasin dan Kantor Dinas PU Bina Marga Banyuasin.

Sedangkan pada Kamis 17 November 2016, tim penyidik KPK menggeledah rumah Kabag Humas dan Protokol Pemkab Banyuasin, Robby Sandes, Rumah Ketua DPRD Banyuasin, Agus Salam serta rumah Kepala Dinas Kesehatan Banyuasin, Dr H Masagus M Hakim yang lokasinya berada di Kota Palembang.

“Sedangkan Jumat 18 November 2016, tim penyidik KPK  kembali ke Jakarta. Sementara dari hasil penggeledahan, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen,” tandas Yuyuk Diberitakan sebelumnya, untuk mengungkap dugaan kasus ini penyidik KPK telah meriksa lebih dari 30 saksi. Mereka yakni; Kabag Humas dan Protokol Pemkab Banyuasin, Robby Sandes, Sekda Pemkab Banyuasin, Firmansyah, Ketua DPRD Banyuasin, Agus Salam dan Kepala Dinas Kesehatan Banyuasin, Dr H Masagus M Hakim.

Selain itu KPK juga telah memeriksa, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyuasin, Yos Karimudin dan Kadis Dinas Perhutanan dan Perkebunan Banyuasin, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Banyuasin, Syahril Arif Rahman, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) Banyuasin, Abi Hasan, Kepala DPPKAD Banyuasin, Bambang Wirawan, Kepala Dinas PU Cipta Karya Banyuasin, Noor Yosept Zaath serta Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Banyuasin, Ria Apriani.

Baca Juga :   Kejati Kembangkan Penyelidikan Dugaan Korupsi Kredit Bank Sumsel Babel

Bahkan Wakil Bupati Pemkab Banyuasin, SA Supriono dan Asisten Ekonomi Pembangunan Desa dan Kesra Banyuasin, Rislani A Gafar juga telah diperiksa penyidik KPK untuk menjadi saksi dalam perkara ini.

Sekedar informasi, dugaan kasus ini terungkap setelah Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian Minggu 4 September 2016 tertangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di rumah dinas Bupati Banyuasin. Dalam OTT tersebut KPK juga mengamankan barang bukti uang Rp 299,8 juta dan uang Dolar Amerika senilai 11.200 USD.

Usai dilakukan OTT, KPK menetapkan Bupati Yan Anton Ferdian sebagai tersangka. Selain Yan Anton, dalam perkara ini KPK juga telah menetapkan lima tersangka lainnya, mereka yakni; ‘UU’ (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin), ‘STY’ (Kasi Pembangunan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Bidang Program dan Pembangunan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin), ‘RUS’ (Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin), ‘ZM’ (Direktur CV Putra Pratama) serta ‘K’ (pihak swasta).

Plh Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati sebelumnya telah menegaskan, jika dalam perkara ini para tersangka dijerat pasal berbeda. Dimana untuk tersangka Yan Anton Ferdian, ‘RUS’, ‘UU’, ‘STY’ dan ‘K’ kelimanya diduga sebagai pihak penerima uang suap hingga disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 atau Pasal 12 (b) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

“Sedangkan untuk tersangka ‘ZM’ (Direktur CV Putra Pratama) , diduga sebagai pihak pemberi uang suap. Dalam dugaan kasus ini ‘ZM’ disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf (a) atau Pasal 5 ayat (1) huruf (b) atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,” jelas Yuyuk saat itu. (ded)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Alwin

Avatar

Lihat Juga

KPK Selidiki Dugaan Korupsi Proyek di Ogan Ilir

Palembang, KoranSN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke Kabupaten Ogan Ilir (OI) untuk menyelidikan dugaan …