KPK Dalami Perintah Dodi Reza Atur Proyek Disertai Komitmen “Fee”



KPK menjelaskan, Pemkab Musi Banyuasin untuk Tahun 2021 akan melaksanakan beberapa proyek yang dananya bersumber dari APBD, APBD-P TA 2021 dan Bantuan Keuangan Provinsi (bantuan gubernur) diantaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin.

Untuk melaksanakan berbagai proyek dimaksud, diduga telah ada arahan dan perintah dari Dodi kepada Herman, Eddi, dan beberapa pejabat lain di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin agar dalam proses pelaksanaan lelangnya direkayasa sedemikian rupa.

Diantaranya dengan membuat daftar paket pekerjaan dan telah pula ditentukan calon rekanan yang akan menjadi pelaksana pekerjaan tersebut.

Baca Juga :   Kasus Pembakaran Lahan, GM dan HRD PT WAJ Diperiksa Polda

Selain itu, Dodi juga telah menentukan adanya persentase pemberian “fee” dari setiap nilai proyek paket pekerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu 10 persen untuk Dodi, 3-5 persen untuk Herman, dan 2-3 persen untuk Eddi serta pihak terkait lainnya. HALAMAN SELANJUTNYA>>







Bagikan :

Publisher : Apriandi

Lihat Juga

Sidang Aran Haryadi dan Asri Wisnu Akan Ungkap Fakta Hukum Dugaan Korupsi Kredit Bank Sumsel Babel Rugikan Negara Rp 13 Miliar Lebih

Palembang, KoranSN Kasi Penkum Kejati Sumsel, Mohd Radyan SH MH, Sabtu (28/5/2022) menegaskan, sidang terdakwa …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.