KPK Dimita Kejar Ada yang Tak Setor Pajak Batu Bara!





Dr H Ruben Achmad SH MH (kiri) dan Dr Sri Sulastri SH MHum. (Foto-Dedy/KoranSN/Istimewa)

Palembang, KoranSN

Pengamat Hukum Sumsel dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Dr H Ruben Achmad SH MH, Senin (21/11/2022) mengatakan, dalam penyidikan dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan kerjasama pengangkutan batu bara oleh salah satu BUMD Pemprov Sumsel, KPK diminta untuk mengejar terkait setoran pajak batu bara.

Sebab ia menilai, kerugian negara dalam dugaan kasus tersebut terjadi karena ada pihak yang tidak menyetorkan pajak batu bara.

“KPK kita minta kejar soal pajak batu bara. Karena kerugian negara terjadi disebabkan adanya pihak yang tidak menyetorkan pajak batu bara tersebut. Selain itu pajak batu bara ini kan diduga dapat dimainkan. Nah, karena setorannya diduga dimainkan makanya negara rugi,” ungkapnya.

Baca Juga :   Usai Bebas dari Penjara Terpidana Korupsi Proyek Tugu Batas Palembang Kembali Ditahan

Masih dikatakan Ruben, pajak dari batu bara merupakan uang negara. Dari itulah dengan tidak disetorkannya pajak batu bara tersebut merupakan perbuataan dugaan tindak pidana.

“Pajak dari batu bara ini kan banyak, diantaranya pajak pengangkutan batu bara, pajak jual beli batu bara hingga pajak tentang produksi batu bara. Dari itulah KPK kita harapkan mengejar soal pajak-pajak tersebut. Apalagi APBN kita ini kan 80 persennya dari pajak, untuk itulah pajak masuk dalam uang negara,” jelasnya.

Dilanjutkan Ruben, terkait tidak disetorkannya pajak batu bara tersebut terdapat dua kemungkinan dalam penanganan perkaranya, dan hal itu sangat tergantung dari hasil penyidikan.

Baca Juga :   Augie & Ahmad Tohir Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Swarna Dwipa Sport Hotel Injuries and Therapy Ditahan di Rutan Pakjo

“Dua kemungkinan tersebut, yakni jika dari hasil penyidikan ternyata kuat mengarah pada dugaan pidana perpajakan maka hal tersebut masuk dalam ranah pidana umum yang penanganan perkaranya diserahkan KPK kepada Kejaksaan. Namun apabila dari hasil penyidikan kuat terjadinya dugaan tindak pidana korupsi tentunya penanganan perkaranya masih tetap dilakukan oleh KPK. Jadi ada dua kemungkinan yang tentunya sangat tergantung dari hasil penyidikannya,” tandasnya. HALAMAN SELANJUTNYA>>





Publisher : Apriandi

Lihat Juga

Ruben Achmad: Tergantung Alat Bukti yang Ditemukan KPK!

Palembang, KoranSN Pengamat Hukum Sumsel dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Dr H Ruben Achmad SH MH, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!