KPK Jelaskan Konstruksi Perkara Hermansyah Hamidi Sebagai Tersangka

eputi Penindakan KPK Karyoto saat jumpa pers terkait pengumuman mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan 2016-2017 Hermansyah Hamidi (HH) sebagai tersangka di Gedung KPK, (foto-antaranews)

Jakarta, KoranSN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan konstruksi perkara mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan 2016-2017, Hermansyah Hamidi (HH) sebagai tersangka pengembangan perkara korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemkab Lampung Selatan TA 2016 dan 2017.

Untuk diketahui, Hermansyah saat ini menjabat sebagai Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Lampung Selatan.

Deputi Penindakan KPK Karyoto saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/9/2020) mengatakan, tersangka Hermansyah diduga melakukan perbuatan korupsi bersama-sama dengan mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan.

“Dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi pada Dinas PUPR Lampung Selatan, tersangka HH dan Syahroni (mantan Kabid Pengairan Dinas PUPR Lampung Selatan) mendapatkan perintah dari terpidana Zainudin Hasan untuk melakukan pungutan proyek pada Dinas PUPR Lampung Selatan sebesar 21 persen dari anggaran proyek,” tuturnya.

Selanjutnya, lanjut Karyoto, tersangka Hermansyah memerintahkan kepada Syahroni mengumpulkan setoran dengan mengatakan diantaranya “Ron Kumpulkan Setoran, Nanti Kalau Ada Perintah Saya, Nanti Serahkan Ke Mas Agus”.

“Maksudnya adalah Tsk HH meminta kepada Syahroni untuk mengumpulkan setoran yang kemudian nanti diserahkan kepada Agus Bhakti Nugroho yang merupakan Staf Ahli Bupati Lampung Selatan sekaligus sebagai Anggota DPRD Provinsi Lampung Selatan,” ucap Karyoto.

Baca Juga :   Diduga Kompor Meledak, Rumah dan Tiga Kontrakan Hangus Terbakar

Syahroni kemudian menghubungi para rekanan pada Dinas PUPR Lampung Selatan dan meminta setoran dari para rekanan tersebut dan memploting para rekanan, terhadap besaran paket pengadaan di Dinas PUPR Lampung Selatan menyesuaikan dengan besaran dana yang disetorkan.

“Selain juga dibuat suatu tim khusus yang bertugas untuk melakukan “upload” penawaran para rekanan menyesuaikan dengan ploting yang sudah disusun berdasarkan nilai setoran yang telah diserahkan oleh para rekanan,” kata dia.

Adapun, ungkap Karyoto, dana yang diserahkan oleh rekanan diterima oleh tersangka Hermansyah dan Syahroni untuk kemudian disetor kepada Zainudin Hasan yang diberikan melalui Agus Bhakti Nugroho berjumlah seluruhnya Rp72.742.792.145.

“Adapun besaran dana yang diterima dibagi yang nilainya Pokja ULP sebesar 0,5-0,75 persen, untuk bupati sebesar 15-17 persen, dan untuk Kadis PUPR sebesar 2 persen,” ucap Karyoto.

Baca Juga :   Kapolres: Satres Narkoba Perlihatkan Progress Baik Membasmi Narkoba di Lahat

Perkara itu diawali dengan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 27 Juli 2018. Dari kegiatan tangan tangan tersebut, KPK menetapkan empat orang tersangka, yaitu sebagai pemberi suap adalah Gilang Ramadhan (GR) dari pihak swasta atau CV 9 Naga.

Sedangkan sebagai penerima suap, yaitu mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan (ZH), mantan Anggota DPRD Provinsi Lampung Agus Bhakti Nugroho (ABN), dan mantan Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan Anjar Asmara (AA).

“Saat ini, seluruh tersangka tersebut telah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Bandarlampung dan perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan vonis hukuman antara 2 tahun 3 bulan sampai dengan 12 tahun penjara,” ucap Karyoto. (Antara/ded)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Joko Tjandra Akan Jalani Sidang Perdana 2 November 2020

Jakarta, KoranSN Terpidana kasus cessie Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra akan segera menjalani sidang perdana …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.